Konflik Israel–Iran Memanas, Pemerintah Minta Jemaah Umrah Tunda Keberangkatan

- Publisher

Senin, 2 Maret 2026 - 04:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

IST/Foto Dahnil Anzar Simanjuntak

IST/Foto Dahnil Anzar Simanjuntak

JAKARTA – Memanasnya konflik bersenjata antara Israel dan Iran membuat situasi keamanan di kawasan Timur Tengah kian tidak menentu. Kondisi ini dinilai berpotensi berdampak pada keselamatan perjalanan ibadah umrah warga Indonesia.

Atas pertimbangan faktor keamanan dan perlindungan jemaah, pemerintah mengimbau calon jemaah umrah yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatan sampai situasi regional kembali kondusif. Imbauan tersebut disampaikan sebagai langkah preventif guna meminimalkan risiko selama perjalanan lintas negara.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan, kebijakan ini merupakan wujud kehati-hatian negara dalam menjamin keselamatan warganya di tengah eskalasi konflik.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dengan mempertimbangkan kondisi Timur Tengah yang dinamis dan eskalasinya semakin tinggi, kami mengimbau jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda perjalanan hingga situasi lebih aman,” ujar Dahnil di Jakarta, Minggu (1/3/2026).

Baca Juga :  Presiden Prabowo Luncurkan Tema dan Logo Resmi HUT ke-80 RI: Simbol Persatuan Menuju Indonesia Maju

Ia juga meminta jemaah umrah yang saat ini berada di Arab Saudi beserta keluarga di Tanah Air agar tetap tenang dan tidak panik. Pemerintah, melalui Kementerian Haji dan Umrah bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, terus melakukan koordinasi intensif dengan otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

“Kami memastikan jemaah yang kepulangannya tertunda tetap tertangani dengan baik, termasuk penempatan sementara di hotel atau lokasi yang aman dan layak,” tegasnya.

Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh kabar yang belum terverifikasi di media sosial. Seluruh informasi resmi terkait situasi keamanan dan kebijakan perjalanan diminta untuk selalu dirujuk dari kanal pemerintah guna mencegah kepanikan dan simpang siur informasi.

Terkait penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, pemerintah memastikan hingga kini belum ada dampak langsung terhadap tahapan persiapan yang tengah berjalan. Seluruh agenda perencanaan dan koordinasi lintas kementerian masih berlangsung sesuai jadwal.

Baca Juga :  IMDI 2025 Tembus 44,53: Indonesia Kian Percaya Diri dalam Transformasi Digital

“Kami berharap kondisi segera normal dan semua pihak dapat menahan diri. Pemerintah akan terus memantau perkembangan serta menyiapkan langkah-langkah antisipatif demi keselamatan dan kenyamanan jemaah,” pungkas Dahnil.

Sementara itu, eskalasi konflik di kawasan terus menimbulkan korban jiwa. Palang Merah Iran melaporkan sedikitnya ratusan warga menjadi korban dalam serangan terbaru, dengan puluhan wilayah di Iran terdampak. Ketegangan kian meluas setelah serangan balasan diluncurkan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran ke wilayah Israel, serta laporan serangan yang menyasar sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus menyampaikan pembaruan informasi dan memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh jemaah di luar negeri.(nr).

Berita Terkait

Ketok Palu! Abdul Hafid Resmi Sebagai Ketua DPD PAN Kotim
Warga Kaget Temukan Mayat Wanita Mengapung di Sungai Kotim
Tenaga Pendidik Azharul Hadi Sebut, Kebijakan Guru Non-ASN Perlu Dikaji Dampaknya di Daerah
MK Perintahkan Revisi UU Pensiun DPR, Sistem Lama Dinilai Tak Lagi Relevan
7 Menteri Sepakat Atur AI di Pendidikan, Fokus Lindungi Anak dan Optimalkan Pembelajaran
Data BPS Kotim Lebih 40 Persen Wanita Menikah Dibawah Usia 19 Tahun
Kapolda Kalteng Bersama Koalisi Ormas Lakukan Penyelesaian Masalah di PT ABB Kapuas Secara Persuasif dan Adat
Tudingan Suap Rp4,8 Miliar Dinilai Fitnah, Ketua DPRD Kotim Laporkan Korlap Aksi Demo ke Polisi
Berita ini 46 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 2 Juli 2026 - 22:50 WIB

Ketok Palu! Abdul Hafid Resmi Sebagai Ketua DPD PAN Kotim

Minggu, 28 Juni 2026 - 23:46 WIB

Warga Kaget Temukan Mayat Wanita Mengapung di Sungai Kotim

Minggu, 10 Mei 2026 - 13:59 WIB

Tenaga Pendidik Azharul Hadi Sebut, Kebijakan Guru Non-ASN Perlu Dikaji Dampaknya di Daerah

Selasa, 17 Maret 2026 - 17:29 WIB

MK Perintahkan Revisi UU Pensiun DPR, Sistem Lama Dinilai Tak Lagi Relevan

Sabtu, 14 Maret 2026 - 11:26 WIB

7 Menteri Sepakat Atur AI di Pendidikan, Fokus Lindungi Anak dan Optimalkan Pembelajaran

Berita Terbaru

SARTIJAB : Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Linae Victoria Aden, saat menghadiri Sartijab kepala Diskominfosantik Kalteng yang digelar di Ruang Bajakah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (1/7/2026).

Palangka Raya

Linae Pimpin Sertijab Tiga OPD, Tekankan Inovasi dan Kolaborasi

Rabu, 1 Jul 2026 - 23:42 WIB