JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana menertibkan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Solar. Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah Presiden untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran.
“Habis ini saya tertibkan BBM jenis Solar subsidi yang dipakai untuk industri,” ujar Bahlil dalam pidatonya sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2025, yang disiarkan secara daring melalui YouTube Kompas TV, Senin (10/2).
Dirinya menyadari bahwa kebijakan ini berpotensi menimbulkan reaksi, seperti yang terjadi pada penertiban penyaluran LPG 3 kg. Sebelumnya, kebijakan pelarangan pembelian LPG 3 kg melalui pengecer sempat menimbulkan keresahan masyarakat karena mengharuskan pembelian di pangkalan resmi Pertamina, menyebabkan antrean panjang dan kelangkaan pasokan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, kebijakan tersebut akhirnya dibatalkan oleh Prabowo pekan lalu. “Saya tahu ini pemainnya pasti akan ribut lagi, tapi tidak apa-apa. kita akan gaspoll Ini untuk kebaikan dan Kepentingan rakyat,” kata Bahlil.
Meski demikian Dirinya belum menjelaskan secara rinci mekanisme penertiban penyaluran BBM Solar yang akan diterapkan oleh pemerintah nantinya. karena Solar merupakan salah satu BBM yang mendapat subsidi pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Berdasarkan data Kementerian Keuangan, harga asli BBM Solar mencapai Rp11.950 per liter. Namun, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp5.150 per liter atau sekitar 43 persen sehingga harga jual di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina dipatok Rp6.800 per liter,” ucap Bahlil.
Menurut Bahlil, kebijakan ini sangat penting untuk memastikan bahwa subsidi yang diberikan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Dan tujuannya adalah untuk mengurangi penyalahgunaan subsidi oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
“Ini untuk kebaikan rakyat bapak ibu semua, penyaluran solar subsidi yang tidak terkendali bisa berpotensi merugikan anggaran negara dan menghambat keadilan sosial, dan Saya juga meminta agar seluruh pihak bekerja sama dalam memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran,” tutupnya
Untuk di ketahui pada 2024, Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran subsidi BBM Solar sebesar Rp89,7 triliun, yang disalurkan untuk lebih dari empat juta kendaraan di seluruh Indonesia. (nr/sekaltengcom)
