SAMPIT – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Sihol Parningotan Lumban Gaol, menyoroti kondisi memprihatinkan SDN 1 Tumbang Tilap di Kecamatan Bukit Santuai yang kerap terendam banjir setiap tahun. Banjir tersebut kerap menghambat proses belajar mengajar dan merusak sarana sekolah.
“Masalah ini harus segera ditindaklanjuti agar tidak terus terulang. Minggu depan kami akan melaksanakan reses selama satu minggu penuh, dan saya berharap pihak sekolah bisa menyampaikan langsung persoalan ini kepada anggota DPRD dari dapil lima,” ujar Gaol, Selasa (14/10/2025).
Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, aspirasi yang disampaikan masyarakat saat kegiatan reses akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyusunan program prioritas daerah pada anggaran tahun berikutnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga mendorong pihak sekolah untuk segera mengirimkan surat resmi kepada Komisi III DPRD Kotim, lengkap dengan foto dan dokumentasi kondisi sekolah, agar dapat dijadikan bahan kajian teknis oleh pemerintah daerah.
“Data visual dan laporan resmi sangat penting sebagai dasar kajian pemerintah untuk menentukan langkah tepat — apakah perlu relokasi ke lokasi yang lebih tinggi, atau cukup dengan meninggikan lantai bangunan sekolah,” jelasnya.
Menurut Sihol, banjir musiman bukan hal baru di wilayah pedalaman Kotim, khususnya di permukiman sepanjang aliran sungai. Namun seiring meningkatnya pembangunan akses darat, ia menilai sudah saatnya dilakukan penataan ulang tata ruang permukiman dan fasilitas umum agar sekolah, puskesmas, maupun kantor desa tidak lagi berada di zona rawan banjir.
“Ke depan, perlu dipertimbangkan agar seluruh fasilitas publik, termasuk sekolah, direlokasi ke kawasan yang lebih aman dan bebas dari banjir,” tegasnya.
Selain itu, ia meminta Dinas Pendidikan Kotim untuk melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap bangunan sekolah yang rusak atau tidak layak pakai. Ia mengingatkan agar permasalahan infrastruktur pendidikan tidak hanya muncul setelah viral di media sosial atau ramai diperbincangkan publik.
“Kalau pendataan dilakukan rutin, kita bisa menetapkan skala prioritas pembangunan dengan lebih terencana. Jangan sampai baru bertindak setelah kondisi sekolah rusak berat atau jadi sorotan publik,” tandasnya.
Untuk di ketahui, SDN 1 Tumbang Tilap mengalami banjir hingga empat sampai lima kali dalam setahun. Banjir terakhir terjadi pada 10–16 September 2025, dengan ketinggian air mencapai selutut hingga sepinggang orang dewasa, memaksa kegiatan belajar dihentikan sementara dan siswa belajar dari rumah.
Sekolah tersebut hanya memiliki tiga ruang kelas berbahan kayu, serta memanfaatkan rumah guru dan bekas WC bantuan PNPM sebagai ruang belajar tambahan. Kondisi bangunan pun terus memburuk karena lantai cepat lapuk akibat terendam air berulang kali.
“Kami berharap pemerintah benar-benar memperhatikan kondisi ini, karena anak-anak di pedalaman juga berhak mendapatkan lingkungan belajar yang aman dan layak,” tutupnya. (nr/sekaltengcom)
