SAMPIT – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, Wahito Fajriannoor, mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret dengan menggandeng pihak swasta dalam penyediaan layanan penyeberangan kendaraan roda empat di Pulau Hanaut, Kecamatan Pulau Hanaut.
Menurut Wahito, keberadaan fasilitas penyeberangan mobil menjadi kebutuhan mendesak yang akan berdampak langsung pada kelancaran pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir selatan Kotim.
“Kalau kemampuan APBD masih terbatas, pemerintah bisa menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk pengusaha lokal, untuk mengoperasikan armada penyeberangan. Setidaknya, fasilitas itu bisa digunakan untuk mobil pengangkut material agar proyek-proyek di Pulau Hanaut tidak terhambat,” ujar Wahito, Senin (27/10/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Politikus Partai Demokrat itu menyebut, aspirasi terkait penyediaan layanan penyeberangan mobil muncul kuat dari masyarakat saat ia melakukan reses di Pulau Hanaut beberapa waktu lalu. Apalagi, dermaga baru yang dibangun pemerintah sudah siap dan layak dioperasikan.
“Saya sudah meninjau langsung, dermaganya kokoh, terbuat dari beton, dan bisa menampung kendaraan roda empat. Tinggal penyediaan kapal ferry tipe LCT, maka operasionalnya bisa segera dimulai,” imbuhnya.
Wahito juga mengingatkan pemerintah agar tidak membiarkan aset publik terbengkalai. Dermaga yang sudah lama selesai, kata dia, seharusnya segera difungsikan agar tidak mengalami kerusakan akibat tidak dimanfaatkan.
“Ini aset pemerintah yang nilainya besar. Kalau tidak segera difungsikan, bisa rusak percuma. Sayang sekali kalau hasil pembangunan itu hanya jadi monumen,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kotim, Raihansyah, menegaskan bahwa dermaga penyeberangan Sungai Mentaya yang menghubungkan Pulau Hanaut dengan Mentaya Hilir Selatan ditargetkan mulai beroperasi pada akhir November 2025.
Menurutnya, fasilitas tersebut merupakan bantuan Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah Kalimantan Tengah. Pada tahap awal, dermaga itu akan difungsikan untuk penyeberangan penumpang dan kendaraan roda dua, sambil menunggu kesiapan sarana pendukung untuk kendaraan roda empat.
“Antusiasme masyarakat sangat besar agar mobil bisa ikut menyeberang. Namun kendalanya masih pada ketersediaan kapal ferry. Saat ini yang beroperasi masih milik swasta. Untuk pengadaan ferry tipe LCT dibutuhkan dana sekitar Rp2 miliar, dan itu cukup berat bagi daerah,” jelas Raihansyah.
Ia menilai, dermaga Pulau Hanaut memiliki potensi besar dikembangkan menjadi jalur penyeberangan resmi kendaraan roda empat, asalkan ada kolaborasi dan dukungan investasi dari sektor swasta.
“Kalau ada investor yang bersedia bermitra, pemerintah tentu sangat terbuka. Dermaga ini bisa menjadi simpul transportasi penting yang membuka akses ekonomi antarwilayah di pesisir selatan Kotim,” ujarnya.
Diketahui, dermaga penghubung antara Desa Bapinang (Pulau Hanaut) dan Desa Basirih Hulu (Mentaya Hilir Selatan) sebenarnya telah rampung sejak beberapa waktu lalu. Namun, pengoperasiannya masih menunggu penyelesaian administrasi dan perizinan antara Pemkab Kotim dan BPTD Wilayah Kalteng.
“Kita berharap semua proses administrasi bisa segera tuntas agar dermaga ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkas Raihansyah.(nr/sekaltengcom)
