SAMPIT – Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan komitmennya mendukung kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Daerah tahun 2026.
Dari hasil pembahasan bersama Komisi I DPRD Kotim, total pagu anggaran Setda mengalami penurunan tajam — dari Rp86,59 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp46,65 miliar pada 2026, atau berkurang hampir Rp40 miliar.
Rapat kerja yang digelar di ruang utama DPRD Kotim pada Kamis (23/10/2025) itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kotim, Angga Aditya Anugerah, bersama jajaran anggota dewan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam rapat tersebut, Kepala Bagian Protokol, Komunikasi Pimpinan dan Publik Setda Kotim, Harry Ramadhani, menegaskan bahwa pihaknya tidak meminta tambahan anggaran, melainkan fokus pada peningkatan efisiensi dan kinerja berbasis teknologi modern.
“Kami sepenuhnya memahami kebijakan efisiensi yang sedang diterapkan pemerintah daerah. Karena itu, kami tidak mengajukan penambahan dana, hanya mengusulkan pengadaan sarana modern seperti drone untuk peliputan kegiatan pimpinan daerah. Terakhir kali kami memiliki drone itu pada tahun 2018,” jelas Harry.
Ia menambahkan, pihaknya juga mengusulkan pembaruan perangkat kerja, termasuk iPad berukuran besar untuk mendukung kegiatan pimpinan daerah yang membutuhkan akses cepat terhadap dokumen dan informasi digital.
“Perangkat yang digunakan saat ini sudah tidak optimal. Pembaruan ini penting agar pimpinan dapat bekerja lebih efisien, terutama dalam kegiatan yang berbasis digital dan mobilitas tinggi,” ujarnya.
Selain efisiensi, Setda Kotim kini juga bertransformasi ke arah digitalisasi komunikasi publik. Media publikasi konvensional seperti spanduk dan baliho mulai digantikan dengan video tron di area publik untuk penyebaran informasi kegiatan pemerintahan.
“Langkah ini bukan hanya bentuk penghematan, tapi juga bagian dari transformasi digital dalam penyebaran informasi publik,” tambah Harry.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kotim, Angga Aditya Anugerah, menyampaikan apresiasi atas langkah inovatif yang diambil Setda. Menurutnya, efisiensi tidak boleh dimaknai sekadar pengurangan anggaran, tetapi harus diiringi inovasi dan adaptasi teknologi.
“Komisi I menilai langkah Setda cukup bijak dan visioner. Mereka tidak menuntut tambahan dana, tetapi justru memperkuat sarana digital yang relevan dengan kebutuhan keterbukaan informasi publik. Model seperti ini patut dicontoh oleh perangkat daerah lainnya,” tegas Angga.
Ia juga menambahkan, DPRD mendorong agar pengadaan peralatan pendukung digital seperti drone dan iPad dapat dimasukkan dalam prioritas belanja, selama penggunaannya benar-benar berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan efektivitas kerja birokrasi.
“Kalau fasilitas itu menunjang kinerja dan mempercepat pelayanan informasi publik, tentu kami mendukung. Yang penting tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan rasionalitas kebutuhan,” jelasnya.
Penurunan anggaran Setda tahun 2026 sendiri merupakan bagian dari kebijakan rasionalisasi belanja daerah yang juga berdampak pada sejumlah bagian lain, seperti Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Perencanaan Keuangan.
Meski demikian, DPRD menilai arah kebijakan ini sudah tepat, selama efisiensi tidak mengorbankan kualitas pelayanan publik dan pemerintah daerah mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.(nr/sekaltengcom)
