SAMPIT – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendesak pemerintah daerah mempercepat pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih membutuhkan dukungan serius di lapangan.
Desakan tersebut disampaikan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kotim, M. Kurniawan Anwar, S.Kom, yang juga menjabat Sekretaris Komisi II dan Anggota Fraksi PAN, dalam Rapat Kompilasi Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (24/8/2026).
Kurniawan menilai percepatan dukungan anggaran menjadi penting karena kebutuhan personel dan operasional penanganan karhutla terus berlangsung. Dalam rapat tersebut, ia mempertanyakan realisasi BTT dan memperoleh penjelasan dari Pj Sekda Kotim bahwa pencairan anggaran telah memasuki tahap kedua.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau memang sudah tahap kedua, kami minta proses berikutnya dipercepat sesuai kebutuhan di lapangan dan ketentuan yang berlaku. Jangan sampai petugas dan relawan yang berada di garis depan terkendala karena dukungan anggaran terlambat,” ujarnya.
Menurut Kurniawan, perhatian pemerintah tidak boleh hanya tertuju pada penanganan titik api, tetapi juga pada kondisi kesehatan dan keselamatan petugas yang berjibaku di lapangan.
Ia mengungkapkan, sejumlah petugas maupun relawan bahkan harus mendapat penanganan di RSUD dr. Murjani Sampit akibat kelelahan serta terlalu banyak menghirup asap selama menjalankan tugas.
“Ini menunjukkan bahwa yang kita hadapi bukan persoalan ringan. Petugas dan relawan bekerja berhadapan langsung dengan api dan asap dalam kondisi lapangan yang berat. Keselamatan mereka harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Karena itu, Kurniawan meminta pemanfaatan BTT diarahkan secara menyeluruh, bukan semata untuk membiayai kegiatan pemadaman. Kebutuhan alat pelindung diri (APD) sesuai standar keselamatan, konsumsi, dukungan insentif sesuai ketentuan, suplemen, hingga layanan kesehatan bagi petugas dan relawan juga dinilai perlu menjadi prioritas.
Ia juga menyoroti masih ditemukannya petugas dan relawan yang bekerja dengan perlengkapan yang belum sepenuhnya memadai.
“Jangan kita tuntut mereka bekerja maksimal kalau perlindungan yang kita berikan belum maksimal. Peralatan pemadaman penting, tetapi orang yang berada di balik peralatan itu jauh lebih penting untuk kita lindungi,” katanya.
Kurniawan berharap pemerintah daerah memastikan setiap tahapan pencairan BTT berjalan cepat, transparan, dan tepat sasaran. Anggaran yang tersedia, menurutnya, harus segera diarahkan untuk menjawab kebutuhan paling mendesak di lapangan.
“Karhutla berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan dan aktivitas ekonomi. Selama persyaratannya terpenuhi, percepat pencairan BTT dan pastikan penggunaannya benar-benar melindungi petugas, relawan serta masyarakat yang terdampak,” pungkasnya.(nr)
