JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran strategis pemerintah daerah (Pemda) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen pada akhir 2029, dan kontribusi daerah menjadi penentu utama pencapaian tersebut.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (7/7/2025), Mendagri menyebut capaian pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I 2025 sebesar 4,87 persen (year on year), dengan target akhir tahun minimal 5,3 persen. Ia pun mengingatkan para kepala daerah agar menjadikan isu ekonomi sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan.
“Kami meminta seluruh kepala daerah menjadikan isu pertumbuhan ekonomi sebagai fokus utama, karena ini menyangkut masa depan daerah dan bangsa secara keseluruhan,” ujar Tito.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kesempatan itu, Mendagri memberikan apresiasi kepada daerah yang berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Namun ia juga menyoroti daerah-daerah yang pertumbuhannya negatif, salah satunya Provinsi Papua Tengah yang anjlok hingga -25,53 persen.
“Setiap daerah menyumbang langsung terhadap angka pertumbuhan ekonomi nasional. Maka, jika ada yang minus, akan menjadi beban kolektif,” tegasnya.
Untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, Mendagri mendorong setiap kepala daerah membentuk Tim Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Tim ini diharapkan melibatkan unsur Forkopimda, pelaku usaha, hingga akademisi dan BPS. Ia menyarankan agar tim tersebut menggelar rapat rutin bulanan guna memantau data ekonomi terkini.
Tito juga membeberkan sejumlah langkah strategis yang bisa diterapkan Pemda, seperti, Percepatan realisasi belanja APBD, Dorongan terhadap investasi asing (PMA) dan dalam negeri (PMDN), Pelaksanaan proyek infrastruktur secara optimal, Pengendalian harga bahan pokok.
Selain itu, Pemda diminta, Mencegah aktivitas ekspor-impor ilegal, Membuka lapangan kerja baru, Meningkatkan hasil sektor produktif lokal seperti pertanian, perikanan, dan peternakan, Memperkuat sektor manufaktur berbasis potensi daerah dan Mempermudah proses perizinan usaha.
Senada dengan Mendagri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menekankan bahwa pelaksanaan di lapangan menjadi kunci utama tercapainya rencana pembangunan nasional. Ia menyebut Pemda sebagai aktor utama implementasi rencana strategis nasional.
“Rencana itu hanya menjadi kertas kosong tanpa pelaksanaan. Maka kita kawal dan pantau terus penerapannya di tiap daerah,” tandasnya.
Bappenas, lanjut Rachmat, terus melakukan pendampingan agar setiap rencana kerja daerah selaras dengan target pertumbuhan nasional yang ambisius namun realistis. (nr/sekaltengcom/kemendagri)
