JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) terus mendorong peningkatan mutu pelayanan dasar yang lebih inklusif dan tepat sasaran melalui inisiatif Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar).
Program SKALA merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang bertujuan mendukung perbaikan layanan dasar, terutama bagi kelompok masyarakat yang tergolong miskin, rentan, dan berada di kawasan tertinggal. Fokus utama program ini adalah memperkuat tata kelola sistem pelayanan publik agar lebih adaptif, efektif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, dalam pertemuan di Command Center BSKDN pada Selasa (10/6), menggarisbawahi bahwa upaya menuju Indonesia Emas 2045 tidak cukup hanya dengan kebijakan administratif, tetapi membutuhkan kepemimpinan yang kuat, berwawasan strategis, dan didukung oleh data serta riset yang valid.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita butuh pemimpin yang tidak hanya mencari popularitas, tetapi berani mengambil langkah yang berdampak jangka panjang. Program seperti SKALA bisa menjadi pintu masuk untuk memperbaiki kualitas kepemimpinan daerah,” ujarnya.
Bima juga menegaskan bahwa pemimpin publik harus memiliki ketangguhan menghadapi tekanan politik jangka pendek dan tidak mudah dipengaruhi hasil survei atau opini sesaat. Ia merujuk pada sosok Lee Kuan Yew sebagai contoh pemimpin visioner yang berhasil membawa perubahan berkat keberanian dalam mengambil keputusan meski tidak selalu populer.
Ia turut menyinggung berbagai kendala struktural dalam sistem birokrasi Indonesia, seperti lemahnya meritokrasi dan rendahnya insentif bagi kepala daerah. Hal ini, menurutnya, menjadi hambatan serius bagi regenerasi kepemimpinan yang berkualitas.
“Kalau ingin menarik talenta terbaik masuk birokrasi, kita harus pastikan sistemnya adil dan memberi ruang berkembang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bima mendorong evaluasi menyeluruh terhadap beragam indeks kinerja yang dikembangkan lembaga pemerintah. Ia mengingatkan bahwa pengukuran bukan hanya soal peringkat, tetapi tentang bagaimana indikator tersebut mampu memberi dampak nyata bagi perbaikan kesejahteraan publik.
“Indeks yang baik adalah yang bisa diterjemahkan ke dalam tindakan dan membawa manfaat konkret,” katanya.
Ia pun berharap kolaborasi dengan SKALA tidak sebatas simbolik, melainkan benar-benar mendorong reformasi sistemik yang melibatkan pembenahan politik lokal, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan transformasi tata kelola daerah.
Sementara itu, Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, menjelaskan bahwa lembaganya kini tak hanya menjalankan fungsi teknokratis, tetapi juga tumbuh sebagai pusat kajian strategis yang menyuplai rekomendasi berbasis bukti untuk pengambil kebijakan, baik di pusat maupun daerah.
“Kami ingin BSKDN menjadi mitra aktif dalam menyusun kebijakan strategis yang relevan dengan tantangan masa depan, termasuk dengan menyediakan fasilitas penunjang seperti pusat data, studio digital, dan penerbitan jurnal,” jelasnya.
Dari pihak SKALA, Direktur Knowledge Management and Partnership, Megha Kapoor, menuturkan bahwa program ini berlandaskan pendekatan 3P: Praktik, Pembelajaran, dan Pengaruh. SKALA berupaya memastikan pengalaman lapangan bisa diolah menjadi pembelajaran kebijakan yang berdampak di tingkat nasional.
Sejak resmi bermitra dengan BSKDN pada 2024, SKALA telah mendorong berbagai inisiatif penting, antara lain, Penguatan kapasitas jabatan fungsional analis kebijakan di daerah, Pembentukan jejaring komunitas analis kebijakan di enam provinsi, Penyusunan rancangan regulasi mengenai pembinaan dan tata kelola jabatan analis kebijakan, f446Pengembangan modul penulisan policy brief bagi para analis dari kalangan birokrasi, akademisi, hingga lembaga swadaya masyarakat.
Dengan berbagai langkah tersebut, Kemendagri berharap program ini mampu menjadi katalis perubahan struktural dalam sistem pelayanan publik Indonesia, sehingga pelayanan dasar bisa menjangkau masyarakat secara lebih adil dan menyeluruh. (nr/sekaltengcom/wamendagri)
