Hairis Salamad : DPRD Dorong Program Pengentasan Kemiskinan

SAMPIT – Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Hairis Salamad mengingatkan Kotim masih berada di lima besar terbanyak masyarakat miskin di Kalteng. Karena itu legislatif harus mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan program-program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, banyak faktor penyebab munculnya masalah tersebut, mulai dari pendidikan, malas untuk berkerja, terbatasnya lapangan pekerjaan, keterbatasan modal dan menanggung beban keluarga.

“Karena itu kita perlu memaksimalkan program bantuan sosial. Pemerintah bisa melakukan upaya dengan membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), meningkatkan program zakat, hingga menjaga kestabilan harga kebutuhan bahan pokok,” kata Hairis, baru-baru ini.

Dadang : Seharusnya CFD Meningkatkan UMKM di Sampit

Diimbuhkannya, pemerintah juga perlu menggiatkan program beasiswa pendidikan bagi siswa kurang mampu, memberikan layanan rujukan kesehatan gratis.

“Apalagi dengan adanya balai latihan kerja diharapkan dapat dimaksimalkan fungsinya,”ujarnya.

Menurutnya, salah satu hal yang harus diperhatikan terkait program tersebut, yakni berkaitan dengan keakuratan data jumlah masyarakat yang dikategorikan tidak mampu.

DPRD Menilai Internet Bisa Bantu Ekonomi Masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kotim, jumlah penduduk miskin di Kotim tahun 2017 sebanyak 27,70 persen, tahun 2018 sebanyak 28,20 persen, tahun 2019 sebanyak 27,38 persen, tahun 2020 sebanyak  26,64 persen,  2021 sebanyak 27,06 persen dan tahun 2022 sebanyak 27,16 persen.

Tentu, data-data diperlukan berkaitan dengan bantuan-bantuan sosial yang akan disalurkan oleh pemerintah, baik yang bersumber dari anggaran daerah ataupun anggaran pusat.

“Dinas teknis bisa berkoordinasi menemui dan melakukan komunikasi melakukan pendataan bagi masyarakat tidak mampu bersama ketua RT dan RW setempat. Selain itu, pemerintah juga harus mengatahui akar masalah terjadinya kemiskinan atau adanya masyarakat kurang mampu,” pungkasnya.