NANGA BULIK – Persoalan ketersediaan listrik dan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi perhatian utama dalam kunjungan reses Anggota Komisi XII DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah, Sigit K Yunianto, ke Kabupaten Lamandau.
Kunjungan kerja dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 tersebut diterima langsung Bupati Lamandau, Dr. Rizky Aditya Putra, di Kantor Bupati Lamandau, Senin (3/8).
Pertemuan tersebut menjadi ruang strategis bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan publik di daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Forum dialog turut dihadiri Sekretaris Daerah Lamandau, jajaran asisten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota DPRD, Camat Bulik, Camat Sematu Jaya, kepala desa dan lurah. Sejumlah instansi vertikal juga hadir, di antaranya perwakilan Pertamina Patra Niaga, PLN UP3 Pangkalan Bun, serta PLN ULP Nanga Bulik.
Dalam dialog tersebut, pemerintah daerah bersama masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat. Dua persoalan yang paling mencuat adalah kebutuhan akan infrastruktur dan layanan kelistrikan serta kelancaran distribusi BBM.
Kedua sektor tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, berbagai kendala yang masih terjadi di lapangan diharapkan dapat segera mendapatkan solusi dan penanganan yang lebih konkret.
Aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi daerah, terutama wilayah yang memiliki tantangan geografis seperti Lamandau.
Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra mengatakan, kunjungan reses anggota DPR RI menjadi kesempatan penting bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Menurutnya, dialog secara terbuka antara pemerintah daerah, DPR RI, masyarakat, dan instansi terkait dapat mempercepat penyampaian informasi mengenai kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat.
“Melalui dialog terbuka seperti ini, berbagai aspirasi dan permasalahan riil yang dihadapi masyarakat dapat kami sampaikan secara langsung. Harapannya, ini bisa menjadi bahan perhatian dan pertimbangan utama pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan ke depan,” ujar Rizky.
Ia menilai sinergi lintas sektor menjadi faktor penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan pelayanan dasar. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri, sehingga dukungan pemerintah pusat dan koordinasi dengan instansi vertikal sangat dibutuhkan.
Rizky juga menegaskan komitmen Pemkab Lamandau untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.
“Kami sangat berharap koordinasi yang telah terjalin baik antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta instansi vertikal terkait dapat terus diperkuat demi kesejahteraan masyarakat Lamandau,” tegasnya.
Sementara itu, Sigit K Yunianto mengapresiasi keterbukaan Pemkab Lamandau dalam menyampaikan kondisi dan aspirasi masyarakat secara langsung. Menurutnya, kegiatan reses menjadi bagian penting dari tugas anggota DPR RI untuk menyerap berbagai persoalan di daerah dan membawanya ke tingkat pusat.
Melalui pertemuan tersebut, pemerintah daerah berharap berbagai aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti pada forum reses, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dan kebijakan konkret. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat Lamandau terhadap layanan listrik dan BBM yang lebih baik dapat segera mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.(nr)
