PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) secara resmi membuka kegiatan Rembuk Stunting Provinsi Kalteng Tahun 2024 yang digelar di Aula Jayang Tingang (AJT), Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (22/5).
Wakil Gubernur H. Edy Pratowo menyampaikan sambutannya bahwa kegiatan ini hendaknya bisa semakin memacu semangat untuk menuntaskan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalteng terutama dalam membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing, demi mewujudkan Kalteng Makin BERKAH.
“Rembuk stunting merupakan kegiatan strategis dalam upaya menurunkan stunting di Provinsi Kalteng, yang menjadi salah satu indikator percepatan penurunan stunting yang mesti diimplementasikan pemerintah daerah,” sampai Edy.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rembuk Stunting adalah forum untuk membangun komitmen percepatan penurunan stunting secara terintegrasi, dimulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan kota, sampai tingkat provinsi, yang dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap capaian berbagai program percepatan penurunan Stunting di wilayah kerja masing-masing.
“Dalam kegiatan ini, Pemerintah Provinsi akan melakukan konfirmasi, sinkronisasi, dan sinergi hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan dari Perangkat Daerah penanggung jawab indikator dalam upaya penurunan Stunting, terutama di lokasi lokus Stunting. Diharapkan agar melalui kegiatan Rembuk Stunting ini, akan didapatkan informasi mendetail mengenai berbagai programdan juga kegiatan percepatan penurunan stunting yang akan dilakukan di masing-masing kabupaten/kota,” ujar Edy
Dirinya juga menekankan beberapa hal yang tidak kalah penting yaitu pernyataan komitmen bersama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah terkait, untuk mengimplementasikan semua program kegiatan, termasuk realisasi tagging anggaran stunting yang akan dimuat dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah masing-masing.
“Hal ini perlu untuk dilakukan, mengingat isu Stunting saat ini masih menjadi ancaman serius bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, terutama dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas unggul. Persoalan Stunting harus ditanggulangi secara terpadu melalui kolaborasi semua pihak, lintas sektor,” ucap Edy.
Seperti diketahui bersama, Bapak Gubernur sangat berkomitmen terhadap upaya percepatan penurunan Stunting di Kalteng . Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Bapak Gubernur Kalimantan Tengah telah menetapkan Keputusan Nomor 188.44/106/2023 Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalteng.
“Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI), angka prevalensi stunting Kalteng mengalami penurunan sebesar 3,4 persen, dari 26,9 persen tahun 2022 menjadi 23,5 persen di tahun 2023,” kata Edy
Ia juga menekankan agar melakukan penguatan data surveilans e-PPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat), sebagai data penyanding dan pembanding hasil SKI tahun 2023. Dengan demikian, pada tahun 2024 ini nanti, diharapkan pihaknya akan mendapatkan angka prevalensi stunting yang lebih akurat, sesuai dengan kondisi dan fakta riil di lapangan.
“Kami kembali mengingatkan mengenai pelaksanaan kegiatan sepuluh PASTI Intervensi Serentak pencegahan stunting, yaitu memastikan pendataan seluruh calon pengantin (catin), ibu hamil, dan balita di wilayah kerjanya untuk menjadi sasaran. Kedua, memastikan seluruh catin mendapat pendampingan serta memastikan kehadiran ibu hamil dan balita ke Posyandu.
Ketiga, memastikan ketersediaan alat antropometri terstandar di seluruh Posyandu. Keempat, memastikan seluruh kader Posyandu memiliki keterampilan dalam pengukuran antropometri terstandar serta penyuluhan untuk ibu hamil dan balita.
Kelima, memastikan pengukuran menggunakan alat antropometri terstandar. Keenam, memastikan intervensi pada ibu hamil dan balita yang bermasalah gizi.
Ketujuh, memastikan seluruh ibu hamil dan balita diberikan edukasi di Posyandu. Delapan, memastikan pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran serta intervensi ke dalam sistem informasi e-PPGM di hari yang sama.
Sembilan, memastikan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan intervensi serentak. Terakhir, memastikan ketersediaan pembiayaan pelaksanaan intervensi serentak termasuk rujukan kasus ke fasilitas layanan Kesehatan.
“Saya berharap, agar kegiatan ini dapat memberikan kontribusi bagi percepatan penurunan stunting di seluruh wilayah Kalteng , sehingga target capaian penurunan stunting sebesar 15,38 persen di tahun 2024 akan dapat terealisasi, sesuai harapan kita bersama”, tutupnya.
Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng Leonard S. Ampung selaku Wakil Ketua TPPS Provinsi Kalteng dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan bersama-sama antara Perangkat Daerah penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non pemerintahan dan masyarakat.
“Kami juga mengapresiasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan delapan aksi konvergensi penurunan stunting san mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi,” tutupnya
