JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui sinergi erat dengan kepala daerah. Hal ini disampaikan dalam momentum pelantikan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) masa bakti 2025–2030, yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (19/6).
Dalam sambutannya, Tito menilai DPRD tidak hanya memiliki peran legislasi, penganggaran, dan pengawasan, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menciptakan sistem fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Ia menyoroti bahwa masih banyak daerah yang sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
“Sudah saatnya DPRD lebih aktif menggali potensi lokal dan mendorong inovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jangan hanya fokus pada sisi belanja. Pendapatan juga harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya mencerminkan pengelolaan keuangan yang bijak, di mana pendapatan lebih besar daripada belanja, sehingga menciptakan ruang fiskal untuk program-program prioritas.
“Kalau pendapatan lebih tinggi, kita bisa bicara soal insentif untuk aparat, pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan banyak program strategis lain. Tapi kalau defisit, akhirnya terpaksa gali lubang tutup lubang,” tegasnya.
Tito mencontohkan Kabupaten Badung dan Gianyar di Bali sebagai daerah yang berhasil membangun kemandirian fiskal melalui sektor pariwisata dan usaha kreatif. Bahkan, menurutnya, Badung memiliki kapasitas fiskal hingga mencapai hampir Rp10 triliun—melampaui anggaran provinsinya sendiri.
Di sisi lain, ia menyayangkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota masih mengalami ketergantungan lebih dari 90 persen terhadap dana pusat, yang membuat ruang gerak pembangunan menjadi terbatas.
Dalam arahannya, Tito juga mengingatkan agar belanja daerah diarahkan pada sektor produktif yang berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat, seperti ketahanan pangan, logistik, industri kreatif, dan hiburan.
“Presiden dan Menteri Keuangan sudah menekankan, belanja harus mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga rantai pasok. Jangan sampai kita hanya habiskan anggaran tanpa dampak signifikan bagi rakyat,” katanya.
Menutup sambutannya, Mendagri mengapresiasi pengurus baru ADKASI yang baru dilantik dan berharap asosiasi ini dapat menjadi jembatan kolaboratif antara legislatif dan eksekutif di tingkat daerah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah tokoh nasional dan pejabat strategis, antara lain Ketua Umum ADKASI Siswanto, Sekjen ADKASI Endang Sodikin, para anggota Komisi II DPR RI seperti Dede Yusuf Macan Effendi, Zulfikar Arse Sadikin, Deddy Sitorus, serta Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily. Kehadiran mereka memperkuat komitmen bersama dalam memperkuat peran DPRD demi tata kelola daerah yang lebih maju dan mandiri. (nr/sekaltengcom/mendagri)
