PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik dengan memperkuat kemitraan bersama insan pers. Penegasan ini disampaikan dalam forum dialog strategis yang digelar di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Jumat (17/04/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah kepala perangkat daerah serta jurnalis dari berbagai media, dan menjadi ruang komunikasi dua arah antara pemerintah dan pers dalam membahas isu-isu aktual di Kalimantan Tengah.
Dalam sambutannya, Agustiar menekankan bahwa media memiliki peran vital, tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pilar kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Transparansi adalah kunci. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan terus membuka ruang komunikasi seluas-luasnya agar informasi yang sampai ke publik tetap objektif, akurat, dan berimbang,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak dapat berjalan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan aktif dari insan pers.
“Pers adalah mitra strategis pemerintah. Peran mereka sangat penting dalam mengawal pembangunan sekaligus memastikan kebijakan berjalan sesuai kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Dalam sesi diskusi, sejumlah jurnalis mengangkat berbagai persoalan krusial di lapangan, mulai dari maraknya aktivitas tambang ilegal hingga dorongan percepatan penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR).
Para insan pers juga menyuarakan perlunya kepastian hukum bagi masyarakat yang bergantung pada sektor pertambangan rakyat agar aktivitas mereka tidak berbenturan dengan regulasi.
Menanggapi hal itu, Agustiar menyampaikan apresiasi atas masukan yang disampaikan media dan memastikan seluruh isu tersebut menjadi perhatian serius pemerintah.
“Terima kasih atas kritik dan saran yang konstruktif. Pemerintah terus mencermati berbagai persoalan, baik di sektor pertambangan, stabilitas ekonomi, maupun pengendalian inflasi,” katanya.
Ia menegaskan, Pemprov Kalteng berkomitmen menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, termasuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta memperkuat daya tahan ekonomi daerah.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kalteng, Rangga Lesmana, memaparkan sejumlah program prioritas, salah satunya Kartu Huma Betang Sejahtera.
Menurutnya, program tersebut dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan harus tepat sasaran dalam penyalurannya.
“Kami ingin memastikan penerima manfaat benar-benar sesuai dengan kriteria, sehingga program gubernur ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Di sisi lain, Penjabat Sekretaris Daerah Kalteng, Linae Aden, menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara pemerintah dan media.
Ia menyebut, sinergi yang solid antara kedua pihak menjadi fondasi penting dalam mendorong keberhasilan pembangunan di Kalimantan Tengah.
“Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan pers akan mempercepat tercapainya pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” pungkasnya.(nr)
