PALANGKARAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya menggelar acara Silaturahmi dan Buka Puasa bersama Wali Kota dan Wakil Walikota Kota Palangka Raya dengan seluruh ASN, Non ASN, di Rumah Jabatan Wali Kota Palangka Raya, Kamis (6/3).
Acara yang digelar mulai pukul 16.30 WIB ini dihadiri oleh para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya Fairid Naparin mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai momen penting untuk mempererat silaturahmi dan sinergitas ASN Pemerintah Kota Palangka Raya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kegiatan ini bukan sekadar berbuka puasa bersama, tetapi juga menjadi wadah silaturahmi serta memupuk kebersamaan kita untuk dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Palangka Raya,” ujar fairid.
Melalui momentum bulan suci Ramadan, Fairid juga mengajak segenap ASN untuk senantiasa meningkatkan keimanan, ketaqwaan, serta memanfaatkan bulan suci ini dengan sebaik-baiknya.
“Saya mengajak pada kita semua untuk meningkatkan kemimanan dan ketakwaan di bulan suci Ramadan ini. Meskipun di bulan puasa, kita tetap harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ucapnya.
Dirinya juga mengingatkan 100 hari kerja target harus sudah dicapai. selain target 100 hari kepala OPD harus menuntaskan target selama 6 bulan. Setelah itu akan dibuat evaluasi dan dilihat bersama di mana hambatan yang dihadapi.
“Kegiatan ini juga menjadi lebih refleksi bersama setelah pelantikan di Jakarta dan pembekalan di akademi militer Magelang Jawa Tengah, Retret itu pertama kali dilakukan secara menyeluruh bagi kepala daerah tujuannya untuk memberikan penguatan terkait Asta cita dan visi misi pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Fairid
Terkait kebijakan afesiensi anggaran yang ditugaskan presiden Prabowo melalui instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja, yang dikhawatirkan akan berdampak pada program kerja setiap kepala daerah walikota Palangkaraya Fairid mengatakan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto maka efesiensi anggaran hanya berlaku di internal saja.
“Efesiensi anggaran itu bukan untuk pelayanan publik, Anggaran untuk pelayan masyarakat tidak akan dipotong. dan pemotongan itu lebih ke internal, saya meminta masyarakat untuk tidak perlu khawatir terhadap pelayanan baik itu kesehatan, pendidikan maupun pelayanan masyarakat lainnya,” tutupnya. (nr/sekaltengcom)
