SUMEDANG – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan pentingnya peran aktif kepala daerah dalam menyinergikan rencana pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Sinkronisasi ini dinilai krusial untuk memastikan keselarasan antara RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), demi terciptanya pembangunan yang harmonis dan berkelanjutan.
“Pembangunan nasional harus berjalan seiring dengan arah kebijakan di tingkat daerah agar saling mendukung, bukan berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya dalam Retret Gelombang II Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang berlangsung di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada Selasa (24/6).
Rachmat menambahkan, proses perencanaan pembangunan memerlukan pola kerja kolaboratif dan terintegrasi, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Ia menekankan pentingnya keselarasan tidak hanya dalam hal waktu, tetapi juga antarwilayah dan fungsi kelembagaan. “Koordinasi lintas sektor dan antarlembaga sangat dibutuhkan untuk membangun sistem perencanaan yang kohesif,” tuturnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut, Rachmat menyoroti pentingnya kontinuitas perencanaan. Ia menyadari bahwa pelaksanaan pembangunan sering kali membutuhkan waktu lebih dari satu periode kepemimpinan. Karena itu, komunikasi yang rutin dan terbuka antara pemerintah pusat dan daerah menjadi elemen penting dalam menjaga kesinambungan program pembangunan.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, yang turut menjadi pembicara, menguraikan sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian pemimpin daerah, mulai dari penanggulangan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, hingga pengendalian inflasi daerah.
“Anggaran negara bukan sekadar angka-angka, tapi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat,” ungkap Suahasil.
Ia menekankan bahwa belanja pemerintah harus mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga, yang merupakan komponen dominan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah, katanya, telah mengalokasikan berbagai jenis bantuan seperti Subsidi Upah dan Program Keluarga Harapan (PKH) guna mendorong daya beli masyarakat.
“Setiap intervensi fiskal pemerintah pada akhirnya bermuara pada penguatan konsumsi rumah tangga,” terangnya.
Suahasil juga mengajak para kepala daerah untuk lebih jeli dalam melihat sektor unggulan di wilayahnya. Ia mencontohkan sektor pertanian, perikanan, hingga industri kreatif sebagai sektor yang bisa menjadi pilar ekonomi lokal. “Silakan arahkan kebijakan daerah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal masing-masing,” imbuhnya.
Retret yang dihadiri oleh puluhan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini menjadi wadah strategis untuk berbagi praktik baik serta menyampaikan persoalan yang tengah dihadapi di daerah masing-masing. Para peserta juga memberikan masukan langsung kepada pemerintah pusat, berharap solusi konkret terhadap hambatan yang selama ini menghambat percepatan pembangunan di tingkat daerah.
Acara ini juga menjadi momentum penting untuk mempererat koordinasi antarpemangku kepentingan, sekaligus menguatkan tekad bersama dalam membangun Indonesia dari seluruh penjuru, dengan prinsip pemerataan, kolaborasi, dan keberlanjutan.(nr/sekaltengcom/Puspen Kemendagri)
