Sampit – Kelompok Tani Pembudidayaan Tanaman Rotan secara formal Kelembagaan melayangkan laporan ke Komisi Yudisial Republik Indonesia, pada hari Rabu 26 Juni 2024.
Hendra Kuasa Hukum Kelompok Tani Pembudidayaan Tanaman Rotan mengatakan meminta kepada Komisi Yudisial untuk melakukan Pemantauan sekaligus Pengawasan terhadap Proses peradilan yang dilayangkan ke Kelompok Tani oleh PT MAP dengan nomor perkara: 47/Pdt.G/2023/PN.Spt sampai terbitnya Putusan.
” Kami meminta kepada Komisi Yudisial untuk mengawasi Proses peradilan yang dilayangkan ke Kelompok Tani oleh PT MAP dengan nomor perkara: 47/Pdt.G/2023/PN.Spt sampai terbitnya Putusan,” pintanya, Senin 1 Juli 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya konsultasi terkait dugaan adanya indikasi pelanggaran hukum dalam proses peradilan perkara tersebut.
“Adapun hasil untuk sementara permohonan pemantauan sekaligus pengawasan hingga putusan akan diproses sesuai prosedur yg ada dan dpt di pantau juga proses tersebut secara online melalui link KY bid komunikasi dan informasi,” jelasnya.
Adapun terkait adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan proses perkara diminta untuk membuat laporan lain dan dilengkapi data sesuai dugaan tersebut.
Sebelumya, PT MAP yang menguasai mengelola dan memanfaatkan tanah/lahan Kelompok Tani Pembudidayaan Tanaman Rotan selama 18 tahun hingga saat ini, tanpa izin dari kelompok tani
Para tergugat yang merupakan Pengurus Kelompok Tani di Desa Penyang Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang yang digugat oleh PT MAP atas perbuatan melawan hukum dinilai kabur tidak terbukti.
“Dari fakta yang terungkap di persidangan, penggugat tidak bisa membuktikan dan kabur,” kata salah satu tergugat, Bendahara Kelompok Tani Pembudidayaan Tanaman Rotan Hendra, Jumat 7 Juni 2024.
Hendra menerangkan bahwa gugatan kepada Kelompok Tani kami adalah perbuatan melawan hukum, akan tetapi di dalam persidangan lebih banyak mengarah ke persoalan lahan, yaitu berada di Desa Penyang seluas 600 hektare.
“Permasalahan lahan tersebut sudah berlangsung selama 18 tahun lalu atau sejak 2006 sudah berkali-kali melakukan upaya mediasi,” pungkasnya.
