JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam mempercepat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah inisiatif strategis nasional yang digagas di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam Rapat Koordinasi Sosialisasi Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), persiapan peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta rangkaian kegiatan menuju HUT ke-80 RI Tahun 2025, Mendagri meminta setiap kepala daerah segera membentuk satuan tugas (Satgas) MBG dan menetapkan penanggung jawab utama. Agenda ini digelar secara virtual dari kediaman Mendagri di Jakarta, Jumat (18/7/2025).
“Saya minta kepala daerah segera membentuk Satgas MBG dan tunjuk ketuanya. Bisa Sekda, Kepala Bappeda, Kadisdik, atau siapapun yang dianggap kapabel dan diberi kewenangan penuh,” tegas Tito.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mencontohkan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Garut yang telah lebih dahulu membentuk Satgas dengan struktur yang jelas. Menurutnya, fleksibilitas dalam penunjukan ketua Satgas penting, asalkan mampu memastikan efektivitas pelaksanaan program di lapangan.
Mendagri juga menyoroti pentingnya sinergi konkret antara Pemda dan BGN. Untuk mendukung komunikasi lintas sektor, BGN telah menyiapkan daftar contact person dari seluruh daerah lengkap dengan kontak telepon dan email yang bisa segera digunakan untuk koordinasi teknis.
“Jangan sampai program ini tersendat hanya karena kurangnya komunikasi antara Pemda dan pusat,” katanya.
Lebih lanjut, ia mendorong Pemda untuk segera menetapkan titik-titik strategis pembangunan dapur MBG atau unit layanan SPPG, dengan mempertimbangkan faktor geografis, sebaran siswa, dan aksesibilitas wilayah.
Sebagai ilustrasi, Mendagri menyebut Kabupaten Raja Ampat yang menyesuaikan usulan titik distribusi dari tiga menjadi tujuh titik karena tantangan geografis antar pulau yang mempersulit pendistribusian makanan ke sekolah-sekolah.
“Penyesuaian jumlah titik distribusi harus disesuaikan dengan realitas wilayah. Tidak bisa diseragamkan,” imbuhnya.
Selain peningkatan kualitas gizi peserta didik, program MBG juga diharapkan berdampak luas secara ekonomi dan sosial. Pendirian dapur MBG disebut akan menciptakan lapangan kerja lokal seperti juru masak, petugas kebersihan, hingga pengelola logistik.
Lebih dari itu, Tito menyebut program ini mampu menghidupkan rantai pasok lokal karena seluruh kebutuhan bahan makanan akan melibatkan petani, peternak, dan pelaku UMKM daerah.
“Program ini bukan sekadar soal gizi, tapi juga penggerak ekonomi daerah. Sudah ada anggaran, pembelinya jelas, tinggal eksekusi,” ucapnya.
Untuk memastikan seluruh langkah teknis terlaksana, Mendagri menjadwalkan rapat lanjutan dalam dua pekan ke depan. Pertemuan daring ini akan melibatkan kepala daerah, Satgas MBG, dan seluruh pemangku kepentingan guna mengevaluasi progres dan menyusun langkah taktis berikutnya.
“Begitu data lengkap masuk dari seluruh provinsi, kita akan Zoom lagi dengan kepala daerah dan Satgas untuk bahas implementasi lebih lanjut,” ungkapnya.
Rapat koordinasi ini turut diikuti oleh sejumlah tokoh penting secara virtual, antara lain Kepala BGN Dadan Hindayana, Wamen Setneg Juri Ardiantoro, Sekretaris Kemenko Bidang Pangan Kasan, dan berbagai perwakilan kementerian/lembaga terkait lainnya. (nr/sekaltengcom/mendagri)
