SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali menorehkan capaian membanggakan di tingkat nasional setelah berhasil meraih penghargaan atas keberhasilan dalam pengendalian stunting.
Penghargaan ini menjadi pengakuan atas komitmen nyata pemerintah daerah dalam menekan angka stunting sekaligus memperkuat layanan kesehatan dasar bagi ibu dan anak di wilayah pedesaan.
Menanggapi keberhasilan tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kotim, Juliansyah, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemkab Kotim atas kerja keras dan sinergi lintas sektor yang telah dilakukan dalam mewujudkan penurunan angka stunting secara berkelanjutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami tentu bangga atas prestasi ini. Namun penghargaan bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal untuk bekerja lebih keras agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas H. Juliansyah di Sampit, Kamis (23/10).
Ia menekankan bahwa penghargaan tersebut seharusnya menjadi pemicu semangat untuk memperkuat program penanganan stunting hingga ke tingkat desa, bukan sekadar simbol keberhasilan administratif semata.
Menurutnya, DPRD akan terus mengawal agar seluruh program penurunan stunting berjalan berkelanjutan, tepat sasaran, dan menjangkau daerah terpencil yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan gizi anak.
Selain itu, Juliansyah menyoroti pentingnya penguatan data dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas program pemerintah.
“Kita harus memastikan setiap intervensi benar-benar memberi dampak. Data yang valid menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat,” ujarnya.
Berdasarkan data Sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM), prevalensi stunting di Kotim menunjukkan tren penurunan dari 19,14 persen pada pertengahan 2023 menjadi 19,11persen di akhir 2024.
Dari total 12.966 balita yang terukur, 2.543 anak masih mengalami stunting, sehingga masih dibutuhkan upaya serius agar target nasional di bawah 14 persen pada tahun 2026 dapat tercapai.
Juliansyah juga menegaskan perlunya penguatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait gizi seimbang, sanitasi lingkungan, dan peran keluarga dalam pencegahan stunting sejak masa kehamilan.
Ia menilai kader posyandu, bidan desa, dan tenaga kesehatan harus menjadi ujung tombak pelaksanaan program agar pesan pemerintah sampai langsung ke masyarakat.
“Kita ingin setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberi hasil nyata. Masyarakat harus dilibatkan aktif, karena keberhasilan menurunkan stunting tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah,” tandasnya.
Selain itu, DPRD Kotim mendorong pemerintah daerah memperkuat kolaborasi antar perangkat daerah, terutama sektor kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat desa, dalam menjalankan delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting.
Menurut Juliansyah, sinergi yang kuat antar instansi serta pelibatan masyarakat secara langsung akan menjadi kunci dalam membangun generasi Kotawaringin Timur yang sehat, cerdas, dan produktif.
“Penghargaan ini harus menjadi cambuk untuk terus memperkuat komitmen bersama. Keberhasilan sejati bukan di atas kertas, tapi ketika anak-anak kita tumbuh sehat dan memiliki masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.(nr).
