SAMPIT – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Dadang Siswanto menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kotim dalam Rancangan APBD 2026, yang hanya Rp750 juta. Nilai itu dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan riil untuk mempersiapkan atlet menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Tengah 2026.
“Anggaran KONI yang tercantum dalam RAPBD 2026 hanya Rp750 juta, padahal kebutuhan minimal mencapai Rp15 miliar. Angka ini sangat jauh dari ideal jika kita ingin mempersiapkan atlet dan cabang olahraga secara maksimal,” ujar Dadang, Senin (23/10/2025).
Menurutnya, keterbatasan anggaran tersebut berpotensi menghambat pembinaan atlet dan mengancam peluang Kotim mempertahankan gelar juara umum Porprov 2023. Ia menilai olahraga daerah membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai, terutama untuk pemusatan latihan (TC), penyediaan peralatan, dan insentif atlet serta pelatih.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau hanya Rp750 juta, jangankan untuk TC, biaya operasional pun tidak akan cukup. Padahal kita ingin mempertahankan tradisi juara umum. Tanpa dukungan dana, hal itu sulit dicapai,” tegasnya.
Dadang menjelaskan, Porprov Kalteng 2026 dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026, dan saat ini sejumlah cabang olahraga (cabor) telah memulai tahap seleksi atlet. Setelah seleksi, para atlet akan menjalani latihan intensif jangka panjang hingga menjelang kejuaraan.
“Lawan di Porprov nanti tidak mudah. Kalau persiapan kita setengah hati karena anggaran terbatas, maka prestasi bisa turun drastis,” katanya.
Melihat kondisi tersebut, Komisi III berencana membawa persoalan ini ke rapat pembahasan RAPBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). DPRD akan berupaya mencari solusi agar alokasi dana untuk KONI bisa ditingkatkan secara signifikan.
“Kami akan perjuangkan di rapat kompilasi. Porprov bukan sekadar ajang olahraga, tapi juga soal gengsi dan marwah daerah. Kotim pernah juara umum, jangan sampai prestasi itu tergerus hanya karena keterbatasan anggaran,” ujar politisi Golkar tersebut.
Dadang menegaskan bahwa olahraga bukan beban anggaran, melainkan investasi jangka panjang bagi pembentukan sumber daya manusia dan citra positif daerah. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah untuk menata ulang prioritas anggaran tanpa mengorbankan sektor pembinaan olahraga.
“Kami memahami kondisi keuangan daerah yang sedang ketat, tapi efisiensi bukan berarti memangkas secara membabi buta. Justru efisiensi berarti menata ulang prioritas agar program penting seperti olahraga tetap berjalan optimal,” tandasnya.
Ia pun berharap Pemkab Kotim dapat segera melakukan review terhadap alokasi belanja publik, sehingga pembinaan olahraga tidak terpinggirkan dalam kebijakan fiskal tahun mendatang.
“KONI dan atlet telah mengharumkan nama daerah. Jangan sampai semangat mereka padam hanya karena anggaran tak memadai. Pemerintah daerah perlu melihat olahraga sebagai sarana membangun karakter, prestasi, dan kebanggaan daerah,” pungkasnya.(nr/sekaltengcom)
