NANGA BULIK – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Lamandau memicu keresahan masyarakat. Empat pemuda mendatangi Kantor Bupati Lamandau, Rabu (13/8/2026), untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendesak pemerintah daerah segera mengatasi persoalan pasokan dan lonjakan harga BBM di tingkat eceran.
Aksi tersebut mendapat respons langsung dari Pemerintah Kabupaten Lamandau. Wakil Bupati Lamandau H Abdul Hamid didampingi Sekretaris Daerah H M Irwansyah menemui para pemuda di depan gerbang Kantor Bupati.
Dialog berlangsung terbuka dengan pengamanan puluhan personel aparat. Pemerintah daerah mendengarkan langsung berbagai keluhan masyarakat, terutama terkait sulitnya mendapatkan BBM serta harga eceran yang dinilai meningkat cukup tinggi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam penyampaian aspirasinya, salah seorang perwakilan massa, Irfan, mengatakan terdapat empat tuntutan utama yang disampaikan kepada pemerintah daerah.
Pertama, masyarakat meminta kepastian ketersediaan BBM yang mencukupi, merata, dan dijual sesuai harga resmi. Kedua, mereka mendesak dilakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab apabila kelangkaan disebabkan penimbunan, pengalihan pasokan, maupun lemahnya pengawasan.
“Selain itu, kami meminta jaminan agar kelangkaan seperti ini tidak kembali terjadi. Kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas, bukan kepentingan segelintir pihak,” tegas Irfan.
Ia juga mendesak adanya keterbukaan dalam tata kelola distribusi BBM di Lamandau. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui kondisi sebenarnya terkait pasokan dan distribusi BBM di daerah.
“Jangan anggap kami mengganggu ketertiban. Jangan berpikir rakyat kecil akan diam ketika kebutuhan dan nasib kami dipermainkan. Kami tidak mundur dan tidak akan berhenti sampai keadilan serta kepastian kami dapatkan,” ujarnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Bupati Lamandau H Abdul Hamid menegaskan pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat. Pemkab, kata dia, terus mencari langkah konkret untuk mengurai persoalan kelangkaan BBM.
Ia menjelaskan, salah satu faktor yang diduga memicu kelangkaan adalah berkurangnya pasokan BBM jenis Pertamax dari sisi hulu. Kondisi tersebut kemudian diduga mendorong sebagian konsumen Pertamax beralih menggunakan Pertalite sehingga permintaan terhadap BBM bersubsidi meningkat.
“Salah satu penyebabnya adalah pasokan Pertamax dari hulu mengalami kekurangan. Akibatnya, pengguna Pertamax diduga beralih ke Pertalite dan kondisi ini ikut memicu kelangkaan. Pemerintah daerah terus mencari solusi, salah satunya dengan meminta tambahan kuota ke pemerintah pusat,” jelas Abdul Hamid.
Sementara itu, Sekda Lamandau H M Irwansyah mengungkapkan upaya Pemkab Lamandau untuk menambah pasokan mulai mendapat respons dari pihak Pertamina Patra Niaga.
Menurutnya, tambahan kuota telah diberikan untuk memperkuat ketersediaan BBM di sejumlah SPBU.
“Alhamdulillah, kita mendapat tambahan kuota sebanyak 16.000 liter untuk SPBU yang berada di dekat RSUD. Selain itu, ada tambahan Pertamax sebanyak 8.000 liter,” ungkap Irwansyah.
Ia menambahkan, Pemkab Lamandau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat penanganan persoalan tersebut.
Pemantauan juga dilakukan di sejumlah SPBU guna memetakan kondisi distribusi, menginventarisasi kendala di lapangan, serta menentukan langkah penanganan yang lebih tepat.
“Pemerintah daerah pada dasarnya tidak anti kritik. Aspirasi masyarakat kami terima dengan tangan terbuka. Mudah-mudahan persoalan ini segera ditangani dengan baik sehingga masyarakat tidak lagi menghadapi kelangkaan BBM,” pungkasnya.(nr).
