PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) , H. Edy Pratowo, resmi membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pusat dan Daerah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Tahun 2025 di salah satu Hotel di Palangka Raya, Selasa (29/4). Rakorda ini menjadi forum penting dalam mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat peran koperasi dalam pembangunan ekonomi rakyat.
Dalam sambutannya, Edy Pratowo menyampaikan bahwa koperasi Merah Putih bukan sekadar entitas ekonomi, melainkan simbol semangat kebersamaan dan nasionalisme yang menjadi kekuatan utama dalam membangun kemandirian masyarakat desa dan kelurahan.
“Koperasi Merah Putih harus menjadi instrumen nyata dalam memperkuat ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, berbasis gotong royong, dan menjunjung tinggi semangat persatuan,” tegas Edy.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menekankan pentingnya reformasi tata kelola koperasi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah Provinsi, menurutnya, telah berkomitmen membangun sistem koperasi yang adaptif terhadap perubahan zaman dan mampu menjawab tantangan ekonomi lokal maupun nasional.
Dalam paparannya, Edy menyampaikan bahwa hingga akhir 2024, jumlah koperasi di Kalimantan Tengah mencapai 3.782 unit. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 2.897 koperasi yang masih aktif, sementara sisanya tidak lagi beroperasi. Ia menilai Rakorda ini menjadi momen penting untuk merumuskan kebijakan tegas: revitalisasi koperasi yang masih potensial atau pembubaran koperasi yang tidak lagi efektif sesuai ketentuan hukum.
“Kita harus realistis dan strategis. Koperasi yang masih memiliki semangat dan potensi harus kita dorong, namun yang tak lagi berfungsi harus ditata ulang atau dibubarkan secara tertib,” katanya.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalteng, Norhani, menambahkan bahwa Rakorda kali ini bertujuan untuk memperkuat peran koperasi Merah Putih sebagai penggerak ekonomi lokal, meningkatkan kinerja perangkat daerah, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pembentukan dan pengembangan koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
Acara ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari Kementerian Koperasi dan UKM, termasuk Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Hendra Saragih, Direktur Utama LPDB Supomo, serta Kepala Divisi Perencanaan LPDB Saefudin Zuhri.
Selain itu, hadir pula Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait. Diskusi yang berlangsung dalam forum ini diharapkan mampu melahirkan langkah konkret untuk memperkuat koperasi sebagai pilar ekonomi desa yang berkelanjutan. (nr/sekaltengcom)
