PALANGKA RAYA–Dalam rangka meningkatkan kualitas dari pelayanan publik, Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melaksanakan rapat untuk persiapan evaluasi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Cabang Dinas di Pemerintah Provinsi Kalteng. Rapat yang dilaksanakan pada Selasa (3/2) di Ruang Rapat Biro Organisasi tersebut, dipimpin oleh Plt. Kepala Biro Organisasi, Betri Susilawati dan didampingi oleh Analis SDMA Ahli Muda, Gusti Titin Sumarni dan Toni Susanto.
Saat membuka rapat, Betri menjelaskan tujuan dari dibentuknya UPTD dan Cabang Dinas sesuai Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah.
“Dibentuknya UPTD adalah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas dan badan. Sedangkan Cabang Dinas merupakan bagian dari perangkat daerah yang dibentuk sebagai unit kerja dinas di wilayah tertentu dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral serta kehutanan,” jelas Betri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya kehadiran dari sejumlah 67 UPTD dan tiga Cabang Dinas di Pemerintah Provinsi Kalteng dianggap sebagai ujung tombak bagi perangkat daerah masing-masing dalam memberikan pelayanan publik secara maksimal. UPTD dan Cabang Dinas tersebut dibentuk berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017. Kehadiran sejumlah UPTD dan Cabang Dinas perlu ditinjau lebih lanjut terkait progress dan kinerjanya.
“Maksud dan tujuan dari dikumpulkannya sejumlah Sekretaris Dinas/Badan pada 16 perangkat daerah untuk persiapan evaluasi UPTD dan Cabang Dinas,” ucap Betri.
Dirinya mengatakan Perlu adanya evaluasi UPTD dan Cabang Dinas tersebut agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Bukan hanya progress dan kinerja, tetapi untuk melihat inovasi apa saja yang sudah dilakukan oleh UPTD dan Cabang Dinas dari 16 perangkat daerah,” ujar Berti.
Ia juga menambahkan, bahwa nantinya setelah data terkumpul, UPTD dan Cabang Dinas yang akan dievaluasi akan dinilai dan akan dilakukan kembali penyesuaian kelasnya. Dari laporan tersebut, nantinya akan melihat bagaimana keadaan sarana dan prasarana apakah sudah memenuhi persayaratan.
“Selain itu, kami mengakumulasikan nilai, yang nantinya akan menentukan kelas UPTD dan Cabang Dinas tersebut, apakah akan ditingkatkan, diturunkan, bergabung atau dipertahankan,” jelasnya.
Betri juga mengingatkan pentingnya penyampaian laporan untuk bisa disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dan adanya tenggat waktu agar pelaksanaan evaluasi bisa dilaksanakan secepat mungkin. Oleh karena itu laporan kriteria tersebut sangat penting untuk menjadi pegangan pihaknya sebagai bahan penataan kelembagaan UPTD dan Cabang Dinas lebih lanjut.
“Kami harapkan UPTD dan Cabang Dinas untuk melaporkannya kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah melalui Sekretaris Daerah dan sudah dapat dikumpulkan kepada kami di pertengahan bulan Februari ini,” tandasnya.
Sementara Analis SDMA Ahli Muda, Gusti Titin Sumarni menjelaskan ada beberapa item yang dibutuhkan dalam mempersiapkan evaluasi tersebut.Ada beberapa hal yang menjadi catatan dan perlu diperhatikan dalam persiapan evaluasi yakni perangkat daerah dapat menyampaikan Laporan Evaluasi tertulis dari Kinerja dan Proses Kerja UPTD dan Cabang Dinas yang memuat tujuh kriteria.
“Tujuh kriteria seperti tujuan dan latar belakang pembentukan UPTD dan Cabang Dinas, struktur organisasi dan manajemen UPTD dan Cabang Dinas, sumber daya manusia, anggaran dan sumber daya, proses dan kinerja, tantangan dan kendala serta pencapaian dan dampak,” pungkasnya. (nr/sekaltengcom)
