PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok. Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (5/5).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir ini merupakan agenda rutin bulanan yang bertujuan memantau tren inflasi di seluruh daerah serta menampung laporan penanganan dari masing-masing wilayah.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir meminta agar daerah dengan tingkat inflasi tinggi memberikan penjelasan menyeluruh terkait strategi yang sudah dilaksanakan serta hambatan yang dihadapi. “Rakor ini menjadi forum evaluasi dan solusi bersama dalam menekan gejolak harga di daerah,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS RI Pudji Ismartini melaporkan bahwa inflasi nasional per April 2025 tercatat sebesar 1,17 persen secara bulanan (m-to-m) dan 1,95 persen secara tahunan (y-o-y). Sektor makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar.
Beberapa komoditas yang mendorong inflasi antara lain bawang merah, cabai merah, tomat, bawang putih, dan jeruk, sedangkan cabai rawit, daging ayam ras, dan telur ayam ras tercatat membantu menahan laju inflasi.
“Menjelang Mei 2025, sebagian besar harga bahan pokok mulai menurun. Harga bawang merah turun 6,11 persen, cabai merah turun 5,06 persen, dan cabai rawit turun tajam hingga 15,30 persen,” ujarnya. Pudji juga menyebut harga minyak goreng dan gula pasir mengalami koreksi ringan dibanding bulan sebelumnya.
Menanggapi laporan tersebut, Yuas Elko menyampaikan bahwa kondisi inflasi di Kalimantan Tengah masih dalam batas wajar, yakni sebesar 1,21 persen (y-o-y), atau di bawah rata-rata inflasi nasional. Meski begitu, ia tetap menekankan perlunya pengawasan intensif dan respons cepat terhadap potensi kenaikan harga.
“Kami minta perangkat daerah, khususnya yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), agar terus aktif melakukan pemantauan harga dan melakukan langkah konkret stabilisasi, termasuk koordinasi dengan Bulog dan pemerintah kabupaten/kota,” tegas Yuas.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga sinergi lintas sektor untuk menjamin ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, terutama menjelang momen hari besar atau potensi gangguan cuaca yang bisa mempengaruhi produksi.
Rapat ini turut diikuti oleh jajaran Forkopimda, kepala instansi vertikal, sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalteng, serta anggota TPID Provinsi Kalteng. (nr/sekaltengcom)
