PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, H.Agustiar Sabran, menegaskan komitmen mempercepat reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Arahan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan seluruh pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aula Jayang Tingang, Rabu (18/2/2026).
Dalam arahannya, Gubernur menekankan tiga pilar utama kerja aparatur: integritas, loyalitas, dan profesionalitas. Menurutnya, reformasi birokrasi harus berorientasi pada hasil nyata bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif dengan ukuran keberhasilan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia menilai tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel hanya bisa terwujud jika seluruh lini organisasi bekerja dengan sistem yang efektif, responsif, serta adaptif terhadap dinamika lapangan. Dengan begitu, pembangunan di Kalimantan Tengah dapat berjalan lebih terarah, efisien, dan tepat sasaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Perubahan dimulai dari diri kita. Bangun etos kerja yang disiplin, bertanggung jawab, dan berorientasi pelayanan. Mutu layanan publik menentukan keberhasilan pembangunan,” tegasnya di hadapan jajaran OPD.
Gubernur juga mengingatkan ASN agar menjaga netralitas dalam setiap dinamika sosial-politik, menghindari konflik kepentingan, serta menutup ruang penyalahgunaan kewenangan. Pejabat struktural dari Eselon II hingga Eselon IV diminta lebih peka membaca isu sosial dan bergerak cepat merespons persoalan di tengah masyarakat.
Lebih lanjut, ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah mengawal implementasi Program Kartu Huma Betang Sejahtera secara ketat agar tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga. Program tersebut diharapkan menjadi salah satu pengungkit percepatan pembangunan daerah menuju Kalimantan Tengah yang makin berkah, maju, dan sejahtera dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Saya minta seluruh ASN bekerja dengan hati, menjaga integritas, dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Reformasi birokrasi harus menjadi gerakan kolektif, zero tolerance terhadap penyalahgunaan wewenang. Pastikan Kartu Huma Betang Sejahtera benar-benar menyentuh penerima manfaat,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menekankan pentingnya disiplin kerja aparatur serta dukungan penuh terhadap program prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan kesiapan teknis dan administrasi jelang peluncuran Kartu Huma Betang Sejahtera.
Plt. Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, menambahkan bahwa pengawasan pelaksanaan program harus diperketat dan dilakukan berjenjang. Seluruh kepala perangkat daerah diminta aktif melakukan pendampingan hingga ke tingkat desa dan kelurahan agar manfaat program tepat sasaran sesuai ketentuan.
Kegiatan pengarahan tersebut dihadiri Wakil Gubernur, Plt. Sekda, para kepala OPD, serta seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.(nr)
