PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Sidang III Tahun 2025 yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Kalteng, Rabu (18/6/2025).
Dalam rapat tersebut, DPRD Provinsi secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalteng 2025–2029. Wagub menyampaikan penghargaan atas sinergi dan kerja sama antara eksekutif dan legislatif yang dinilainya menjadi pondasi penting dalam proses pembangunan daerah.
“Rekomendasi dan masukan strategis dari DPRD menjadi rujukan berharga dalam menyempurnakan pengelolaan APBD agar lebih terarah, transparan, dan membawa dampak nyata bagi masyarakat,” tutur Edy Pratowo dalam sambutannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain membahas RPJMD, rapat paripurna juga memuat penyampaian pendapat akhir terhadap Raperda terkait Hak Keuangan dan Administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. Wagub turut memberikan klarifikasi atas pandangan fraksi-fraksi mengenai rancangan kebijakan tersebut.
Menyoroti aspek perlindungan lingkungan, Edy menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi akan terus mengimplementasikan aturan pembatasan pembakaran hutan dan lahan, namun tetap menghargai nilai-nilai kearifan lokal dalam penerapannya. “Kami berupaya mengharmonikan regulasi dengan kebiasaan masyarakat adat agar implementasinya berjalan tanpa menimbulkan gesekan sosial,” ujarnya.
Dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Edy memaparkan bahwa tim optimalisasi pendapatan daerah saat ini tengah melakukan diversifikasi sumber penerimaan. Inovasi diarahkan tidak hanya pada sektor pajak dan retribusi, tetapi juga menjajaki potensi dari sumber-sumber alternatif yang belum tergarap maksimal.
RPJMD 2025–2029 juga menempatkan pemerataan pembangunan sebagai prioritas utama. Zona Timur Kalteng akan menjadi fokus pengembangan wilayah, mengingat banyaknya potensi ekonomi yang dapat dimaksimalkan, seperti sektor industri pengolahan, logistik, dan perdagangan. “Ini bentuk upaya konkret kami mengurangi ketimpangan antarwilayah,” tambahnya.
Sementara itu, untuk sektor kesehatan, pembangunan Rumah Sakit Provinsi di Palangka Raya terus menunjukkan progres. “Pada tahun 2024 kita telah memulai pekerjaan konstruksi awal berupa akses jalan dan struktur pondasi. Tahun depan, pembangunan fisik utama akan mulai dilaksanakan dengan dukungan anggaran yang telah disiapkan,” beber Edy.
Menutup pernyataannya, Wagub mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kolaborasi dan semangat gotong royong. “Kemajuan Kalteng adalah hasil dari sinergi semua pihak, baik pemerintah, legislatif, maupun masyarakat sipil. Mari kita jaga semangat ini demi masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.
Rapat paripurna turut dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Kalteng Arthon S. Dohong, jajaran Forkopimda, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kalteng. (nr/sekaltengcom)
