PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui berbagai program strategis daerah. Komitmen tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Sri Widanarni, saat menghadiri kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi Kalteng Tahun 2025 yang digelar oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalteng, di Aula Gedung BI Lantai 4, Palangka Raya, Rabu (30/4).
Mewakili Gubernur Kalimantan Tengah, Sri menyampaikan bahwa arah kebijakan daerah sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, utamanya dalam sektor pertanian. Hal ini menyangkut upaya percepatan swasembada beras yang diharapkan berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat.
“Seluruh program yang dijalankan mengacu pada visi misi pembangunan daerah, yakni membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya komunitas Dayak, dengan semangat lokal ‘Manggatang Utus’ sebagai pilar pembangunan,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan, sinergi antara kebijakan pusat dan daerah telah diterjemahkan melalui penyelarasan program 100 Hari Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur dengan agenda nasional ‘Asta Cita’ Presiden Prabowo Subianto. Program prioritas tersebut antara lain mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ketahanan pangan, serta penanganan stunting.
Sri juga menyinggung program Kartu Huma Betang Sejahtera, sebuah inisiatif yang ditujukan untuk mendukung petani dan nelayan lokal melalui bantuan alat, sarana produksi pertanian, serta kemudahan akses distribusi hasil panen.
“Menurut data BPS, produksi padi di Kalteng diproyeksi meningkat hingga 30 persen pada 2025, dari sebelumnya 330 ribu ton menjadi 475 ribu ton,” tambahnya.
Dalam upaya mendukung capaian tersebut, Pemprov Kalteng telah mengalokasikan program cetak sawah seluas 85 ribu hektare di 10 kabupaten/kota. Per 30 April 2025, sebanyak 66,9 ribu hektare lahan telah memasuki tahap kontraktual.
Lebih lanjut, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) tahun 2024–2025 telah mencapai 1.308 unit, yang terdiri dari traktor, pompa air, dryer, hingga power thresher. Luasan tanam hingga akhir April 2025 telah mencapai 92 ribu hektare, atau sekitar 56 persen dari target tahunan 164 ribu hektare.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Kalteng, Yuliansah Andrias, menyampaikan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional 2025 akan didorong oleh permintaan domestik, khususnya konsumsi rumah tangga dan stimulus fiskal. Namun, faktor eksternal seperti kebijakan tarif Amerika Serikat (Trump 2.0) diperkirakan memberikan tekanan pada kinerja ekspor nasional, termasuk Kalimantan Tengah.
“Efek kebijakan tarif AS bisa berdampak pada penurunan PDRB regional. Sementara itu, prospek ekonomi Kalteng juga dipengaruhi oleh penurunan ekspor dan melambatnya aktivitas konstruksi,” paparnya.
Yuliansah juga memprediksi inflasi IHK Kalteng tahun 2025 akan berada di kisaran 2,5 ± 1 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, dipicu oleh naiknya harga emas perhiasan sebagai aset lindung nilai di tengah ketidakpastian global.
Kendati demikian, menurutnya, inflasi yang lebih tinggi masih bisa dikendalikan melalui sinergi pengendalian harga dan peningkatan produksi komoditas pangan strategis di daerah.
Selain itu, sektor industri pengolahan seperti hilirisasi kelapa sawit (CPO) dan pengembangan Kawasan Industri dinilai dapat menjadi lokomotif baru bagi pertumbuhan ekonomi Kalteng. Namun, hal tersebut masih menghadapi tantangan pada aspek regulasi dan infrastruktur.
“Penting bagi kita untuk memperkuat iklim investasi serta membangun ekosistem industri yang inklusif dan kompetitif,” tegas Yuliansah.
Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah tokoh dan pejabat, antara lain perwakilan FORKOPIMDA, Kepala OJK Kalteng Primandanu Febriyan Aziz, Kepala BPS Agnes Widiastuti, perwakilan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, para pimpinan OPD, bankir, serta akademisi dari berbagai perguruan tinggi. (nr/sekaltengcom)
