PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mempertegas komitmennya mempercepat operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Rapat Temu Mitra Koperasi Merah Putih Tahun 2026 yang digelar di Aula Bajakah Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Senin (19/01/2026).
Rapat tersebut dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng, Herson B. Aden, serta dihadiri perwakilan Kodam XII/Tanjungpura, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalteng Rahmawati, kepala dinas koperasi kabupaten/kota se-Kalteng, pimpinan PT Agrinas, serta jajaran perbankan seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, dan Bank Kalteng.
Kejar Operasional, Bukan Sekadar Legalitas
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam arahannya, Herson menegaskan pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden RI terkait percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, serta sarana pendukung Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan.
Ia mengakui, secara administratif koperasi di Kalteng telah terbentuk dan memiliki legalitas hukum. Namun, sebagian besar belum dapat beroperasi optimal karena keterbatasan fasilitas fisik.
“Legalitas sudah ada, tetapi banyak yang belum berjalan karena belum memiliki gerai, gudang, maupun infrastruktur pendukung. Ini yang harus kita percepat bersama,” tegasnya.
Target 50 Koperasi Aktif Terima Stimulus
Pemprov Kalteng, lanjutnya, menaruh harapan besar agar koperasi benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi desa. Melalui program Huma Betang Sejahtera, ditargetkan minimal 50 koperasi aktif pada 2026 yang akan menerima bantuan stimulus sebesar Rp200–300 juta per unit dengan skema dana bergulir.
Skema ini diharapkan mampu memperkuat permodalan sekaligus memastikan keberlanjutan usaha koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
Ke depan, koperasi Merah Putih diproyeksikan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial dan program ekonomi masyarakat. Melalui kartu Huma Betang Sejahtera, warga cukup bertransaksi di koperasi untuk menerima manfaat bantuan secara langsung.
“Masyarakat cukup datang ke koperasi, bertransaksi menggunakan kartu Huma Betang Sejahtera, dan bantuan bisa diterima di situ juga. Ini akan memangkas rantai distribusi sekaligus menggerakkan ekonomi lokal,” jelas Herson.
Tantangan Infrastruktur Masih Membayangi
Meski optimistis, Pemprov Kalteng tak menutup mata terhadap sejumlah kendala di lapangan. Selain keterbatasan bangunan gerai, beberapa desa masih menghadapi persoalan aset lahan, minimnya modal, ketersediaan listrik, air bersih, hingga akses internet.
Sebagai solusi, pada 2026 pemerintah provinsi berencana mengalokasikan dukungan internet satelit di titik-titik prioritas guna menunjang operasional koperasi berbasis digital.
Herson juga mendorong pemerintah kabupaten/kota memberikan fleksibilitas pemanfaatan aset daerah, baik melalui skema pinjam pakai maupun hibah, sebagai langkah percepatan bagi koperasi yang belum memiliki gedung sendiri.
Dengan sinergi lintas sektor dan dukungan perbankan, Pemprov Kalteng optimistis Koperasi Merah Putih dapat menjadi fondasi penguatan ekonomi kerakyatan di Bumi Tambun Bungai.(nr).
