PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) kembali menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan II Tahun Anggaran 2025. Pertemuan strategis ini berlangsung di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, pada Senin (28/7/2025), dengan mengusung tema penguatan tata kelola anggaran dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rakor ini secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, mewakili Gubernur H. Sugianto Sabran. Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Wakil Gubernur, ditegaskan bahwa forum TEPRA memiliki nilai strategis sebagai wadah evaluasi kinerja fiskal dan penguatan sinergi antar pemerintah daerah.
“Pertemuan ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan menjadi forum reflektif untuk merumuskan solusi atas kendala pelaksanaan anggaran dan menyusun langkah percepatan realisasi program pembangunan,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Gubernur juga menekankan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah dalam memperbaiki kualitas belanja dan tidak semata mengejar angka serapan. Ia mengingatkan bahwa tahun 2025 merupakan titik awal implementasi visi dan misi kepemimpinan gubernur-wakil gubernur yang baru.
“Pengelolaan anggaran harus dilakukan secara serius, responsif, dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat. OPD diminta lebih gesit dan akurat dalam merancang program yang benar-benar berdampak langsung,” ucap Edy Pratowo.
Dalam laporan yang disampaikan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi, Akhmad Husain, terungkap bahwa hingga akhir Juni 2025, realisasi keuangan APBD Provinsi baru menyentuh angka 21,88 persen dari total pagu sebesar Rp10,22 triliun. Angka ini terpaut cukup jauh dari target 50 persen yang ditetapkan untuk triwulan kedua, sehingga terjadi deviasi sebesar 28,12 persen.
Sementara itu, rata-rata realisasi anggaran di tingkat kabupaten/kota tercatat sebesar 28,37 persen, dengan realisasi fisik sebesar 31,49 persen dari total alokasi anggaran Rp24,64 triliun.
Menurut Husain, capaian yang masih rendah tersebut dipengaruhi berbagai faktor, antara lain penyesuaian sistem katalog elektronik versi 6, implementasi kebijakan efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, serta sejumlah hambatan teknis di lapangan.
“Beberapa OPD masih mengalami kendala administratif dan teknis, termasuk adaptasi terhadap perubahan regulasi dan sistem baru yang berimbas pada keterlambatan pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan fisik,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi kepada instansi yang sudah menunjukkan kemajuan, namun mengingatkan bahwa realisasi anggaran harus dibarengi dengan kualitas pelaksanaan dan dampak yang nyata bagi masyarakat.
Salah satu sorotan utama yang disampaikan Wakil Gubernur adalah pentingnya penguatan PAD sebagai fondasi kemandirian fiskal daerah. Ia mengungkapkan bahwa masih banyak kendaraan dinas milik instansi pemerintah yang menunggak pajak, terutama di sejumlah kabupaten/kota.
“Fenomena ini ironis, karena seharusnya pemerintah menjadi teladan dalam hal kepatuhan pajak. Untuk itu, Pemprov akan segera membentuk Tim Terpadu yang dipimpin langsung oleh Gubernur guna menertibkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, BBNKB, pajak alat berat, serta pajak air permukaan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mendorong dukungan penuh dari pemerintah kabupaten/kota terhadap program strategis daerah seperti pencetakan sawah untuk memperkuat ketahanan pangan, pengembangan koperasi Merah Putih, dan pemberdayaan UMKM berbasis potensi lokal.
“Program pembangunan jangan hanya seremonial. Harus berbasis data lapangan dan menjawab kebutuhan konkret masyarakat. Jangan sampai pembangunan hanya sekadar mengejar target administratif,” tegasnya.
Rakor TEPRA ini diharapkan mampu mendorong sinergi yang lebih kuat antar pemangku kepentingan dalam mempercepat realisasi program prioritas dan memperkuat disiplin anggaran demi mewujudkan Kalteng yang semakin berkah, maju, dan sejahtera.
Rapat ini turut dihadiri oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung, para kepala OPD, bupati dan wali kota se-Kalimantan Tengah, serta Tim TEPRA dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. (nr/sekalteng)
