PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai menyiapkan langkah mitigasi untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026. Antisipasi ini dilakukan menyusul prediksi musim kemarau yang diperkirakan lebih kering berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Diseminasi Prediksi Musim Kemarau 2026 yang dilaksanakan secara daring pada Senin (9/3/2026).
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Kalteng, Leonard S. Ampung, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan sejak dini meskipun pemerintah daerah tengah melakukan efisiensi anggaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk menghadapi potensi ancaman karhutla yang meningkat seiring datangnya musim kemarau.
“Kita perlu menyatukan langkah dan memperkuat kesiapan dalam menghadapi musim kemarau yang diprediksi membawa risiko tinggi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah,” ujar Leo.
Berdasarkan pemaparan BMKG, musim kemarau 2026 diperkirakan datang lebih awal dan berlangsung lebih lama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini dipengaruhi fenomena El Nino yang berpotensi menurunkan curah hujan secara signifikan.
Puncak musim kering diprediksi terjadi pada periode Agustus hingga Oktober, dengan tingkat curah hujan yang berada di bawah kondisi normal.
Leo menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan tingkat kewaspadaan. Pemerintah daerah, kata dia, akan menggeser strategi penanganan ke arah mitigasi yang lebih tepat sasaran dengan menitikberatkan pada langkah pencegahan sejak dini.
“Penanganan karhutla harus lebih fokus pada upaya pencegahan. Sinergi antarinstansi harus diperkuat, baik antara pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, dunia usaha hingga masyarakat,” jelasnya.
Sebagai bagian dari langkah antisipatif, Pemprov Kalteng juga berencana melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) lebih awal. Selain itu, percepatan penetapan status kedaruratan juga disiapkan agar memudahkan mobilisasi sumber daya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta membuka ruang pergeseran anggaran penanganan bencana.
“Kunci keberhasilan kita adalah kolaborasi. Dengan pemahaman dan langkah yang sama, penanganan dapat dilakukan lebih terencana dan terpadu untuk mewujudkan Kalimantan Tengah bebas kabut asap,” tegas Leo.
Sementara itu, Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Kalimantan Tengah, Sugiyono, menjelaskan bahwa tren penurunan curah hujan diperkirakan mulai terjadi pada Juni hingga Agustus 2026.
Ia menyebutkan awal musim kemarau di wilayah Kalimantan Tengah diperkirakan berlangsung pada dasarian ketiga Mei hingga dasarian ketiga Juni, dengan karakter musim kemarau berkisar antara bawah normal hingga normal.
“Durasi musim kemarau tahun ini juga diprediksi lebih panjang sekitar dua hingga empat dasarian atau sekitar 20 sampai 40 hari dibandingkan kondisi normal,” jelas Sugiyono.
Sebagai langkah antisipasi, BMKG merekomendasikan sejumlah upaya, di antaranya penyesuaian jadwal tanam bagi petani, optimalisasi pengelolaan sumber daya air melalui revitalisasi waduk, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi penurunan kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan.(nr).
