PALANGKA RAYA – Dalam rangka memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) bersama pemerintah pusat menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (7/8/2025).
Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, dan turut dihadiri oleh Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran, Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, Forkopimda, serta para bupati/wali kota se-Kalteng.
Dalam arahannya, Menteri Hanif menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan penanganan Karhutla yang berbasis data dan kebijakan strategis. Mengacu pada Keputusan Menko Polhukam No. 29 Tahun 2025, KLHK memiliki mandat untuk menyusun arah kebijakan lingkungan, mengevaluasi strategi pengendalian kebakaran, hingga melaporkan perkembangan ke Presiden melalui Ketua Pengarah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Selain penguatan regulasi, kami juga fokus pada penegakan hukum, pemulihan ekosistem, serta edukasi publik agar masyarakat tak lagi membuka lahan dengan cara membakar,” ujar Hanif.
Ia juga menyoroti luasnya wilayah Kalimantan Tengah yang mencapai ±15,3 juta hektare, di mana 4,67 juta hektare (30,44%) merupakan lahan gambut – kawasan yang sangat rentan terbakar, terutama di Kabupaten Katingan, Kapuas, dan Kotawaringin Timur.
Data per 4 Agustus 2025 dari BPBD menunjukkan telah terjadi 1.317 titik panas (hotspot) di Kalteng, dengan 326 kasus Karhutla membakar sedikitnya 451 hektare lahan. Pada 6 Agustus, memang tidak ditemukan hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, namun 11 titik dengan level sedang muncul di Barito Utara, Gunung Mas, Katingan, dan Pulang Pisau.
BMKG memperkirakan kemudahan lahan terbakar akan meningkat signifikan pada 8–9 Agustus 2025, terutama di wilayah selatan dan tengah provinsi.
Kepala BMKG Dwikorita menambahkan bahwa potensi pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Kalteng sangat terbuka karena peluang terbentuknya awan hujan di atas 70%. Sejak awal Agustus, beberapa wilayah Kalteng juga telah menerima curah hujan yang mendukung dilaksanakannya OMC.
Sementara itu, data TMAT (Tinggi Muka Air Tanah) dari KLHK mengungkap bahwa 17 persen stasiun masuk kategori rawan, 8 persen sangat rawan, dan 2 persen berbahaya.
“Ini mempertegas urgensi untuk mempercepat pembasahan lahan gambut,” jelas Dwikorita.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menyampaikan bahwa wilayahnya kini berada dalam kondisi waspada tinggi terhadap Karhutla, khususnya di area gambut seperti Pulang Pisau, Kapuas, dan Kotim. Ia mengingatkan pentingnya belajar dari peristiwa besar Karhutla di tahun 2015 (±402.779 ha terbakar) dan 2019 (±343.353 ha).
“Ini bukan sekadar peringatan, tapi alarm serius. Deteksi dini, sinergi antarlembaga, dan pemberdayaan masyarakat mutlak diperlukan,” tegas Agustiar.
Gubernur juga menyoroti luasnya wilayah Kalteng yang mencapai ±153.000 km² dan menyuarakan kebutuhan bantuan tambahan dari pemerintah pusat, seperti Helikopter pemantau tambahan, Drone jarak jauh, Pusat data dan pos komando terpadu, Logistik udara seperti BBM dan teknisi, dan Pos pantau di daerah rawan.
Selain itu, ia juga menjelaskan tentang pengawasan udara yang telah dilakukan bersama Forkopimda melalui helikopter untuk meninjau titik api di wilayah barat, tengah, dan timur Kalteng pada 5 hingga 7 Agustus.
Pemprov juga terus menerapkan Perda No. 1 Tahun 2020 yang mengatur pembakaran terbatas maksimal 2 ha per kepala keluarga oleh masyarakat adat di bawah pengawasan ketat – sebagai bentuk kompromi antara kearifan lokal dan konservasi lingkungan.
Rangkaian rakor ditutup dengan penandatanganan kesepakatan bersama penanggulangan Karhutla 2025 oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk Forkopimda, bupati/wali kota, dan instansi terkait.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Menteri Hanif dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyerahkan sejumlah bantuan peralatan kepada Pemprov Kalteng meliputi, Motor Karhutla (roda 2 dan 3), Pompa jinjing 2 HP lengkap, serta Perlengkapan pelindung diri dan wajah untuk petugas lapangan. (nr/sekaltengcom)
