PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran gelar Hasupa Hasundau, yakni silaturahmi bersama awak media untuk membahas refleksi pembangunan selama pemerintahan berjalan, di Istana Isen Mulang pasa Senin, 22 Desember 2025.
Gubernur menginginkan silaturahmi ini sebagai jalinan persahabatan bersama awak media, dalam mengawal kinerja pemerintahan, menyerap aspirasi masyarakat, serta menghimpun saran pembangunan.
“Silaturahmi ini agar kita mudah membangun persahabatan, supaya dapat disampaikan apa saja yang menjadi aspirasi, karena Bapak Ibu media semua menjangkau luas ke masyarakat, menjadi mitra strategis kami dalam meningkatkan kinerja pembangunan,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam diskusi tersebut Gubernur menyampaikan bahwa pada tahun 2026 akan diluncurkan Program Kartu Huma Betang, yang mana menjadi program prioritas untuk kesejahteraan masyarakat. Walaupun di tengah efisiensi anggaran, namun tetap memprioritaskan program yang mengarah pada masyarakat. ”
“Anggarannya yang awalnya 10,4 dipangkas menjadi 5,3 triliun (2026), lebih dari 50%. Belum lagi transfer ke kabupaten 1 triliunan, hingga tersisa 4 triliun sekian, tapi menjadi hikmah bagi kami untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, merasionalisasi program yang betul-betul mengarahkan pada masyarakat (Kartu Huma Betang), mana yang boros, mana yang efektif,” jelasnya.
Selain itu, Gubernur juga menekankan agar bersama-sama antisipasi cuaca ekstrem di akhir tahun ini. Tuturnya, pemerintah provinsi harus intens dan peka dalam melihat kondisi cuaca sekarang ini.
“Terkait baru-baru ini, mari doakan saudara kita yang tertimpa musibah, di Sumatera. Semoga diberikan kesabaran. Antisipasi cuaca ekstrem, kami harus peka menyikapi ini, kawasan hutan kita lebih banyak daripada di sana, wilayah kita juga landai, banyak faktor,”
Berkenaan dengan lingkungan, pemerintah provinsi memantau investasi yang wajib tertib aturan, seperti pada perusahaan pertambangan dan perkebunan, dengan adanya kebijakan.
“Kami dengan kebijakan kami menekankan reklamasi hutan, juga sungai di sekitar perusahaan itu dinormalisasi supaya cepat mengalir karena kami lihat juga pendangkalan, hutan penyangga harus ada di sekitar perusahaan, dengan cara reboisasi,” jelasnya.
Gubernur juga menegaskan, salah satu kebijakan pemerintah adalah memperketat dalam pengeluaran izin perusahaan.
“Bahkan kalau bisa kami ingin jajaran direktur, komisarisnya membuat pakta integritas, untuk berkomitmen penerimaan tenaga lokal, CSR yang terbuka, reboisasi, untuk kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan,” tegasnya. (dc/sekaltengcom)
