JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Upaya tersebut diwujudkan melalui pertemuan Gubernur Kalimantan Tengah H.Agustiar Sabran dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Pertemuan resmi ini membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pengelolaan tata ruang, kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional.
Dalam paparannya, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan karakteristik wilayah Kalteng yang sebagian besar merupakan kawasan hutan, sehingga membutuhkan kebijakan khusus dalam pembangunan dan pengelolaan anggaran. Dari total luas wilayah, sekitar 81 persen merupakan kawasan hutan, sementara sisanya 19 persen berstatus Area Penggunaan Lain (APL).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“APL ini berfungsi sebagai zona penyangga kawasan hutan. Perannya sangat vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan,” ujar Gubernur.
Ia menekankan pentingnya fleksibilitas dan optimalisasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) untuk mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah penyangga tersebut. Menurutnya, penguatan infrastruktur lingkungan menjadi kunci dalam upaya mitigasi bencana, khususnya karhutla.
Salah satu langkah yang disoroti adalah normalisasi sungai sebagai bagian dari penataan tata air. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun, mencegah banjir pada musim hujan, serta mempertahankan kelembapan lahan gambut saat musim kemarau guna menekan risiko kebakaran hutan dan lahan.
Selain isu lingkungan, Gubernur Agustiar Sabran menegaskan kesiapan Kalimantan Tengah dalam mendukung program strategis nasional di bidang ketahanan pangan.
“Pemerintah Provinsi Kalteng berkomitmen untuk menjadi salah satu penopang utama ketahanan pangan nasional, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto,” ucap Agustiar Sabran.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, didampingi Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, menyambut positif berbagai usulan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kementerian Kehutanan, kata dia, mendukung optimalisasi pemanfaatan DBH-DR untuk infrastruktur penunjang lingkungan, dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan ekosistem dan kolaborasi lintas sektor.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng Herson B. Aden, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng Agustan Saining, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalteng Juni Gultom, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalteng Safiri.(nr).
