PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rilis Akhir Tahun Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalteng Tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (31/12/2025). Agenda ini menjadi ajang refleksi sekaligus penyampaian capaian kinerja pemerintahan sepanjang tahun.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran, Wakil Gubernur Edy Pratowo, unsur Forkopimda, Plt. Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng.
Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar Sabran menyampaikan bahwa hampir satu tahun masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur, terhitung sejak 20 Februari hingga 31 Desember 2025, telah dilalui dengan berbagai dinamika namun tetap mencatatkan sejumlah capaian positif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tahun 2025 bukan tahun yang mudah. Efisiensi anggaran membuat APBD mengalami penyesuaian signifikan, dari Rp10,5 triliun menjadi Rp8,35 triliun. Namun berkat kerja keras dan sinergi seluruh pihak, kinerja pemerintahan tetap berjalan baik dan produktif,” ujarnya.
Atas capaian tersebut, Gubernur Agustiar juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Provinsi Kalteng, Forkopimda, pemerintah kabupaten dan kota, akademisi, perbankan, dunia usaha, serta seluruh lapisan masyarakat yang terus memberikan dukungan dan kolaborasi.
Ia menegaskan bahwa berbagai capaian pembangunan yang dirasakan sepanjang tahun 2025 merupakan fondasi awal, bukan tujuan akhir. Tantangan ke depan, menurutnya, akan semakin kompleks dan menuntut kerja sama lintas sektor yang lebih solid.
“Oleh karena itu, saya bersama Wakil Gubernur berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan komunikasi, sinergi, dan kolaborasi. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Gubernur juga menekankan bahwa pembangunan Kalimantan Tengah diarahkan agar semakin merata, berkeadilan, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun pedalaman, tanpa ada yang tertinggal.
Lebih lanjut, Agustiar Sabran menyampaikan bahwa arah pembangunan daerah akan terus berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal sebagai kekuatan utama Kalimantan Tengah dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Nilai kemanusiaan, budaya, dan identitas lokal menjadi landasan dalam setiap kebijakan pembangunan.
Pemerintah Provinsi Kalteng, lanjut Gubernur juga menyatakan komitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui berbagai program strategis nasional yang selaras dengan kebutuhan daerah.
“Dengan berlandaskan filosofi Manggatang Utus, kami bertekad mengangkat harkat dan martabat masyarakat Dayak serta seluruh masyarakat Kalimantan Tengah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ungkap Agustiar.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers, untuk terus bergandengan tangan dan menjaga semangat gotong royong dalam membangun Bumi Tambun Bungai agar menjadi daerah yang Berkah, Maju, dan Bermartabat.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga memaparkan kondisi fiskal daerah. Dari total APBD Tahun 2026 sebesar Rp5,3 triliun, belanja operasional hanya mencapai Rp1,6 triliun. Angka ini bahkan lebih rendah dibandingkan belanja operasional Tahun 2025 yang mencapai Rp1,9 triliun, dan jika disesuaikan dengan nilai mata uang saat ini, nilainya jauh lebih kecil.
“Kendati ruang fiskal terbatas, komitmen kami tidak berubah. Pemerintah Provinsi Kalteng akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dan optimal kepada masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Plt. Sekda Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung menjelaskan bahwa forum rilis akhir tahun ini dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian informasi kinerja pemerintahan kepada publik secara terbuka dan komprehensif.
Informasi tersebut meliputi sektor pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, termasuk keterpaduannya dengan aspek pertahanan dan keamanan, stabilitas ekonomi, serta kondisi makro daerah.
“Forum ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik, sekaligus sebagai sarana komunikasi strategis antara pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat,” jelas Leonard. (nr/sekaltengcom)
