Cabai, Ayam, dan Emas Picu Tekanan Harga, Pemprov Kalteng Perketat Pengendalian Inflasi

- Publisher

Selasa, 3 Maret 2026 - 22:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

IST/Foto Yuas Elko

IST/Foto Yuas Elko

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (3/3/2026).

Rakor tersebut dipimpin oleh Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko. Turut hadir Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian Setda Kalteng, Fanny Kartika Oktavianti, bersama jajaran perangkat daerah dan instansi vertikal yang terkait dengan stabilitas harga dan pasokan.

Dalam pemaparan yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Februari 2026 dipengaruhi oleh kenaikan harga pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Selain itu, sektor perawatan pribadi dan berbagai jasa lainnya turut memberikan andil terhadap tekanan inflasi bulan berjalan.

Sejumlah komoditas strategis tercatat menjadi penyumbang kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di berbagai daerah. Di antaranya emas perhiasan, cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, serta telur ayam ras. Fluktuasi harga pangan ini dinilai sensitif karena langsung berdampak pada belanja rumah tangga masyarakat.

BPS menegaskan bahwa pergerakan harga antarwilayah masih menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Oleh sebab itu, pemantauan melalui IPH menjadi instrumen penting dalam mendeteksi potensi gejolak harga lebih dini, sekaligus sebagai dasar pengambilan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Baca Juga :  Pemkab Lamandau Matangkan Kerja Sama dengan BP2MI, Perkuat Perlindungan Calon Pekerja Migran

Sementara itu, Kantor Staf Presiden menekankan perlunya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pasokan komoditas strategis.

Langkah konkret yang didorong meliputi percepatan distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit, penguatan intervensi pasar, serta pengawasan harga secara berkelanjutan. Upaya terpadu ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat di tengah dinamika harga yang masih fluktuatif.(nr)

Berita Terkait

BPBD Lamandau Perkuat Penanganan Karhutla, 15 Hotspot Terdeteks
19.992 Hotspot Terdeteksi, Gubernur Kalteng Laporkan Kondisi Karhutla ke Presiden
Karhutla Kujan Mengancam Gardu PLN, Bupati Lamandau Turun Tangan
Pemkab Lamandau Perketat Distribusi BBM Bersubsidi, Kuota Disesuaikan Kebutuhan Desa
Abdul Hamid Dorong PDPKPNU Cetak Kader NU yang Aktif Bangun Lamandau
Bupati Lamandau: Tabligh Akbar Perkuat Iman dan Ukhuwah Masyarakat
Jembatan Gantung Batu Ojung Diresmikan, Pemkab Lamandau Buka Akses Ekonomi Desa Petarikan
Stok BBM Subsidi Lamandau Dipastikan Aman, Pemkab Soroti Antrean dan Dugaan Pelansiran
Berita ini 24 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 24 Agustus 2026 - 23:33 WIB

BPBD Lamandau Perkuat Penanganan Karhutla, 15 Hotspot Terdeteks

Minggu, 23 Agustus 2026 - 23:31 WIB

19.992 Hotspot Terdeteksi, Gubernur Kalteng Laporkan Kondisi Karhutla ke Presiden

Jumat, 21 Agustus 2026 - 23:37 WIB

Karhutla Kujan Mengancam Gardu PLN, Bupati Lamandau Turun Tangan

Jumat, 21 Agustus 2026 - 18:43 WIB

Pemkab Lamandau Perketat Distribusi BBM Bersubsidi, Kuota Disesuaikan Kebutuhan Desa

Rabu, 19 Agustus 2026 - 23:07 WIB

Bupati Lamandau: Tabligh Akbar Perkuat Iman dan Ukhuwah Masyarakat

Berita Terbaru