PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah kini kembali lengkap dengan dilantiknya Endang Susilawatie sebagai anggota dewan melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). Endang menggantikan almarhum Agus Pramono, politisi dari Partai Gerindra yang wafat pada awal tahun 2024.
Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalteng, Arthon S Dohong, dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin (2/6) di gedung dewan, Palangka Raya.
“Proses PAW ini telah memenuhi seluruh prosedur yang berlaku dan kini saudari Endang resmi bergabung sebagai wakil rakyat,” ujar Arthon dalam sambutannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menekankan pentingnya amanah yang diemban oleh para legislator, terlebih sebagai penghubung utama antara rakyat dan kebijakan pemerintah. Menurutnya, anggota dewan dituntut untuk aktif memperjuangkan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing, serta ikut mengawal arah pembangunan di provinsi.
“Pelantikan ini menjadikan formasi keanggotaan DPRD kembali utuh, 45 orang. Saya harap Bu Endang bisa segera beradaptasi dan menjalankan peran legislatif dengan semangat yang sama seperti anggota lainnya,” lanjutnya.
Tiga fungsi utama DPRD—yaitu legislasi, pengawasan, dan penganggaran—menurut Arthon harus dijalankan secara maksimal. Ia juga menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga serta sinergi antara eksekutif dan legislatif demi mewujudkan pembangunan yang merata.
“Saya mengucapkan selamat bergabung kepada Bu Endang. Kita berharap kehadiran beliau bisa membawa perspektif baru, terutama dalam memperjuangkan isu-isu yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara luas,” tambahnya.
Dalam keterangannya kepada awak media, Endang Susilawatie menyampaikan komitmennya untuk fokus pada penguatan peran perempuan di Kalteng. Ia menilai bahwa perempuan harus diberikan ruang yang lebih besar untuk berkembang, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik.
“Sebagai wakil perempuan di DPRD, saya akan mendorong program-program pemberdayaan yang bisa meningkatkan kapasitas kaum perempuan, sekaligus meminimalisir risiko kekerasan dan diskriminasi yang masih sering terjadi,” tegas Endang.
Ia juga menyatakan siap bersinergi dengan rekan-rekan dewan lainnya serta pihak eksekutif guna memastikan bahwa aspirasi masyarakat, terutama dari kalangan perempuan dan kelompok rentan, bisa lebih terakomodasi. (nr/sekaltengcom)
