KOTAWARINGIN TIMUR – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Muhammad Abadi mengingatkan, agar kepatuhan bayar pajak terus digenjot oleh pemerintah setempat, baik melalui sosialisasi maupun program lainnya misal berkunjung langsung kepada wajib pajak seperti perusahaan atau mengirimkan surat himbauan.
“Pemerintah haru lebih aktif menggali sumber pendapatan daerah. Agar realisasi pendapatan yang diperoleh setiap akhir tahun anggaran bisa melebihi target. Maka pemerintah harus mampu menggerakan semua unsur teknis untuk mengawasi dan memastikan sumber-sumber pendapatan yang berkontribusi besar,”ujarnya, Jumat 5 Juli 2024.
Salah satunya kata Abadi, dengan cara menggiatkan operasi kepatuhan wajib pajak, khususnya kepada para pelaku usaha. Karena menurutnya, operasi kepatuhan wajib pajak yang menyasar sejumlah tempat hiburan malam, karaoke dan rumah makan yang dilaksanakan bisa lebih efektif.
“Seperti yang kita ketahui, sumber pajak ini ada banyak, tidak hanya pada perusahaan namun juga dari kegiatan hiburan malam. Jadi para pelaku usaha selaku objek pajaknya harus diingatkan mengenai kewajibannya,” tegas Abadi.
Kalaupun ditemukan ada yang menunggak lanjutnya, pemerintah bisa memberi teguran ataupun peringatan supaya menyesaikan kewajibannya. Dan yang sudah membayar, bisa diingatkan juga menjaga kepatuhan.
Terpisah Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kotim Ramadansyah menyampaikan, dalam hal realisasi Pajak Daerah, pada tahun 2018 hingga 2021, Kotim cenderung memperoleh peningkatan nilai pertumbuhan yang lambat.
“Namun pada tahun 2022 dan 2023, Kotim berhasil mencatatkan pertumbuhan Pajak Daerah yang signifikan, dikarenakan diadakannya kegiatan pemutakhiran data PBB-P2. Keberhasilan Kotim tidak lepas dari konsistensi pemerintah daerah dalam melakukan pemuktahiran data sejak tahun 2020 hingga sekarang,”ungkapnya.
Tambah Ramadansyah, data yang mutakhir merupakan kunci utama dalam optimalisasi potensi Pajak Daerah dengan kemudahan yang diberikan dengan bantuan teknologi pendataan terkini dan kemudahan akses pembayaran bagi masyarakat.
“Pemutakhiran Data PBB-P2 2024 berfokus pada 3 Kecamatan, yakni Kecamatan Hanaut, Teluk Sampit dan Mentaya Hilir Selatan dengan Target 21.000 Data,”bebernya.
