JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mengakselerasi langkah menuju swasembada pangan nasional dengan menargetkan produksi padi mencapai 400 ribu ton pada tahun 2025. Target ambisius ini disampaikan Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, dalam acara CNN Indonesia Leadership Forum: Pilar Nusantara, Penopang Asta Cita di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Edy menjelaskan, capaian produksi padi di Kalteng menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam tiga tahun terakhir. “Pada 2023 produksi kita berada di kisaran 330 ribu ton, meningkat menjadi 366 ribu ton pada 2024, dan tahun ini kami menargetkan 400 ribu ton. Kami optimistis Kalteng mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional,” ujar Edy.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pencapaian tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur logistik yang kuat, termasuk akses transportasi dan sarana distribusi agar hasil panen dapat sampai ke pasar dengan cepat dan efisien.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Edy juga mengungkapkan, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 2025, Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah prioritas dalam program percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional.
“Kami telah menindaklanjuti arahan tersebut. Dari target lahan seluas 71 ribu hektar, sekitar 66 ribu hektar sudah dikontrakkan untuk program cetak sawah rakyat. Setelah penyesuaian dengan kondisi lapangan dan masyarakat, target akhir menjadi 53 ribu hektar, dan hingga kini sekitar 25 persen lahan sudah tergarap. Kami harap hasilnya dapat memberi kontribusi nyata bagi ketahanan pangan nasional,” terang Edy.
Sementara itu, dalam forum yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merealisasikan program utama Presiden Prabowo Subianto di bawah payung visi Asta Cita.
Menurut Tito, daerah memiliki peran strategis karena kepala daerah memiliki kewenangan, regulasi, dan sumber daya untuk mempercepat implementasi program nasional. “Peran bupati dan gubernur sangat menentukan. Mereka memiliki kekuasaan dan kapasitas untuk mendorong ekonomi rakyat di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Tito juga menyoroti sejumlah program prioritas pemerintah, antara lain ketahanan dan swasembada pangan, ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Merah Putih, yang semuanya membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.(nr/sekaltengcom/diskominfosantik)
