PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menerima kunjungan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Tengah, Ilham Nurhidayat, bersama jajaran di Rumah Jabatan Istana Isen Mulang, Jumat (6/3/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum penyampaian Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025 yang mengangkat tema Handep Hapakat Memacu Pembangunan Pangan Kalteng, sekaligus paparan Policy Brief bertajuk Satu Data Pangan: Fondasi Pembangunan Pangan Berkelanjutan.
Dalam laporan itu, BPKP memaparkan sejumlah hasil pengawasan strategis terkait program swasembada pangan di Kalimantan Tengah. Pengawasan tersebut mencakup percepatan peningkatan produksi pangan untuk mencapai kemandirian daerah, penguatan akses serta distribusi pangan agar lebih terjangkau masyarakat, hingga penguatan tata kelola dan pembiayaan pembangunan sektor pangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, laporan juga menyoroti pengembangan komoditas sorgum sebagai salah satu strategi diversifikasi pangan. Komoditas ini dipandang berpotensi menjadi pelengkap dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap beras sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Di sisi lain, Policy Brief yang disampaikan BPKP menekankan pentingnya pembangunan Dashboard Pangan Terpadu Provinsi Kalteng. Sistem aplikasi ini dirancang sebagai pusat konsolidasi data pangan yang mampu mendukung pemantauan operasional, analisis kondisi pangan, serta sistem peringatan dini untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas pasokan.
Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki dasar pengambilan kebijakan yang lebih akurat dalam menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan pangan, serta mendukung keberlanjutan pembangunan sektor pangan di Kalimantan Tengah.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Agustiar Sabran didampingi Wakil Gubernur, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, Plt. Inspektur, serta Kepala BKAD Provinsi Kalteng. Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan dan sinergi yang selama ini terjalin antara Pemerintah Provinsi dan BPKP.
“Sinergi yang kuat perlu terus dijaga agar setiap program berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Agustiar.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Kalteng menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam memastikan akuntabilitas serta efektivitas pelaksanaan program strategis.
Melalui pengawasan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil, BPKP berharap berbagai program pembangunan di Kalimantan Tengah dapat berjalan optimal dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bumi Tambun Bungai.(nr)
