JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Badan Gizi Nasional (BGN) sejatinya menjadi tonggak penting pemenuhan gizi anak bangsa. Namun, idealisme itu tercoreng oleh praktik gelap berupa jual beli titik dapur BGN yang kian marak terjadi di lapangan.
Pada Rabu (7/9/2025), seorang investor—sebut saja Bu Hadijah—mengaku harus mengeluarkan dana Rp75 juta untuk “membeli” titik dapur BGN. Uang itu diklaim oknum sebagai biaya “pengamanan.” Padahal, proses resmi menjadi mitra BGN tidak dipungut biaya, cukup mendaftar melalui portal resmi.
“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita besar pemenuhan gizi anak bangsa,” ujar
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Imam Mawardi Ridlwan, salah satu Dewan Pembina Yayasan Bhakti Relawan Advokad Pejuang Islam yang turut menyoroti kasus ini.
Dirinya mengatakan Fenomena serupa sebelumnya juga dialami investor asal Lamongan. Ia diminta Rp300 juta oleh oknum agar yayasannya bisa memiliki titik dapur BGN. Padahal, faktanya pendaftaran mitra sepenuhnya gratis.
Lebih parah lagi, sejumlah titik dapur yang diklaim sudah “penuh” ternyata tidak pernah ada. Calon mitra yang tulus ingin menambah dapur justru dipaksa membayar agar bisa masuk ke dalam sistem. “Ini manipulasi, bahkan sabotase terhadap sistem yang seharusnya transparan,” tegas Imam Mawardi.
Menghadapi praktik kotor ini, BGN akhirnya melakukan rollback pada awal September 2025. Seluruh titik dapur dikembalikan ke tahap verifikasi, dan pemilik titik dipanggil secara langsung untuk menandatangani komitmen.
Langkah ini diambil lantaran ulah oknum tidak hanya merugikan investor secara finansial, tetapi juga mengancam keberlangsungan layanan gizi bagi anak-anak. “Ketika titik dapur diperjualbelikan, yang dipertaruhkan bukan sekadar lokasi, melainkan masa depan generasi penerus,” tegasnya.
Meski demikian, Kepala BGN Dadan Hindayana membantah adanya dapur fiktif. Ia menegaskan, titik yang disebut fiktif sebenarnya adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih dalam tahap persiapan.
“Jadi bukan fiktif. Ada yang sudah booking tempat, tapi pembangunannya belum dimulai,” jelas Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/8/2025).
BGN mengklaim telah mengerahkan 14 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk melakukan pengecekan lapangan. Hasilnya, sebagian titik sudah beroperasi, sementara lainnya masih menunggu pembangunan.
Dadan menyebut, hingga kini lebih dari 15 juta penerima manfaat sudah dilayani oleh 5.103 SPPG yang tersebar di 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan. Selain itu, masih ada 14 ribu SPPG dalam tahap persiapan dengan dukungan berbagai pihak mulai dari TNI, Polri, BIN, NU hingga Muhammadiyah.
Pembangunan SPPG menelan biaya Rp1,5–2 miliar per titik yang bersumber dari dana masyarakat, dengan total perputaran uang mencapai Rp28 triliun. Sementara itu, realisasi APBN untuk MBG hingga Agustus 2025 sudah mencapai Rp8,2 triliun dan diperkirakan tembus Rp11 triliun.
Meski BGN membantah istilah “dapur fiktif,” Forum Masyarakat Makan Bergizi Gratis (FMMBG) Jawa Barat menilai ada ketidakselarasan antara data administrasi dan kondisi lapangan. Banyak titik dapur yang seharusnya mulai beroperasi justru mangkrak tanpa aktivitas pembangunan.
Situasi ini menimbulkan kekecewaan bagi para investor yang sudah menggelontorkan modal, serta kekhawatiran bagi masyarakat yang berharap anak-anak segera mendapatkan makanan bergizi.
“Program MBG adalah ladang amal, bukan ladang bisnis. Perlu penertiban, verifikasi ketat, dan sanksi tegas agar cita-cita mulia ini tidak dicemari praktik transaksional,” tegas salah satu pegiat FMMBG.
Masyarakat pun diminta bersabar menunggu hasil pembenahan yang ditargetkan selesai pada akhir September hingga awal Oktober 2025, setelah proses rollback rampung dilakukan. (nr/sekaltengcom/gacom/bgn)
