JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah. Hal ini tercermin dari kehadiran Wakil Gubernur H. Edy Pratowo yang didampingi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah, Leonard S. Ampung, dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI yang digelar di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara, Senin (28/4).
Forum strategis ini melibatkan Kementerian Dalam Negeri serta perwakilan dari 13 pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, dengan fokus pembahasan pada sejumlah isu penting. Di antaranya adalah peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, optimalisasi transfer dana dari pusat ke daerah, penguatan kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan, khususnya terkait ASN dan PPPK.
Leonard S. Ampung, yang juga menjabat sebagai Kepala Bapperida Kalteng, menegaskan pentingnya forum semacam ini untuk merumuskan solusi bersama atas berbagai tantangan yang dihadapi daerah. Ia menilai, koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan, terutama di tengah dinamika kebijakan fiskal dan peningkatan kualitas layanan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pertemuan ini menjadi peluang penting untuk menyelaraskan langkah, menyampaikan persoalan di lapangan, serta menyusun kebijakan yang lebih aplikatif dan berdampak langsung kepada masyarakat. Kami di Kalimantan Tengah siap beradaptasi dan berinovasi demi menciptakan pemerintahan yang transparan, efisien, dan responsif,” ujar Leonard.
Dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur Edy Pratowo juga turut menyampaikan aspirasi daerah, termasuk kebutuhan untuk mempercepat harmonisasi kebijakan pusat-daerah dalam hal tata ruang, penataan kelembagaan daerah, serta penguatan peran BLUD dalam mendukung pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih merata.
Tak hanya sebagai forum diskusi, RDP ini juga menjadi wadah evaluatif bagi pelaksanaan kebijakan fiskal di daerah, termasuk efektivitas dana transfer dan penggunaan APBD yang berdampak terhadap pembangunan.
Kehadiran langsung pimpinan daerah Kalimantan Tengah dalam forum nasional ini mencerminkan keseriusan Pemprov dalam membangun relasi kelembagaan yang kuat dengan legislatif, serta memastikan bahwa aspirasi daerah turut mewarnai proses penyusunan kebijakan nasional.
Rapat kerja ini diharapkan tidak hanya menghasilkan kesepakatan administratif, tetapi juga membawa perubahan nyata dalam praktik tata kelola daerah yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas. (nr/sekaltengcom)
