PALANGKA RAYA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, berpesan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) agar meningkatkan capaian realisasi APBD Kalimantan Tengah. Hal ini Ribka sampaikan saat melihat realisasi anggaran Kalteng kategori rendah.
Dalam rapat Musrenbang RKPD Kalteng 2025 dipaparkan, persentase realisasi pendapatan Kalteng baru di angka 5,83 persen yang merupakan keempat terendah nasional. Kamis, 10 April 2025.
Tak hanya itu, capaian realisasi belanja baru menyentuh angka 1,30 persen, yang juga menempatkan Kalteng urutan keempat terendah nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ribka berpesan kepada Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Katma F. Dirun, Kepala Bapenda Anang Dirjo, serta Kepala BKAD Kalteng Syahfiri agar mencari kendala yang dihadapi, dengan menegaskan pemantauan oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Kami pantau Pak, ya Pak Sekda dan Pak Keuangan karena masyarakat sudah harus segera mendapatkan manfaat, ini kinerja Bapak-Bapak,”.
Selain itu, Ribka juga mengimbau agar mendorong peningkatan PAD melalui kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD yang diperlihatkan oleh Ribka cukup banyak dimiliki oleh Pemprov Kalteng, sehingga harus dicek kembali keaktifan BUMD tersebut.
“Dicek benar BUMD-nya masih hidup tidak?” imbaunya.
Ribka juga berpesan agar Pemprov Kalteng segera menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Karena saat ini dokumen RTRW Provinsi Kalteng masih dalam proses persetujuan substansi.
Penyelesaian dokumen ini akan berpengaruh terhadap peningkatan PAD. Sehingga Ribka memberi arahan pada jajarannya untuk mengawal pemprov Kalteng dalam penyelesaian dokumen tersebut.
“Kalau kita belum memiliki RTRW dan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) itu menentukan PAD-nya nanti berat, sehingga ini harus diselesaikan,” terangnya. (dcc/sekaltengcom)
