PALANGKA RAYA – Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menegaskan pentingnya penyusunan road map atau peta jalan pengendalian inflasi sebagai acuan strategis bagi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di seluruh kabupaten dan kota. Ia menilai, keberadaan dokumen tersebut krusial dalam memperkuat arah kebijakan penanganan inflasi secara menyeluruh dan terkoordinasi di daerah.
Hal itu disampaikannya usai menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Inflasi Daerah dan Finalisasi Road Map TPID 2025–2027 yang berlangsung di Ruang Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (9/7/2025).
“Dengan adanya peta jalan yang matang, TPID akan lebih mudah dalam memetakan persoalan, mengidentifikasi komoditas pemicu inflasi, serta merumuskan solusi kebijakan yang adaptif,” ujar Yuas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menambahkan, dokumen road map juga memungkinkan pemerintah daerah untuk menyusun langkah-langkah korektif dan pencegahan terhadap gejolak harga, terutama pada komoditas pangan dan transportasi yang selama ini menjadi penyumbang utama fluktuasi inflasi.
Menurut Yuas, saat ini masih terdapat perbedaan progres antarwilayah. Beberapa TPID kabupaten/kota telah mendekati tahap finalisasi, namun sebagian lainnya masih dalam proses awal penyusunan.
“Pemprov Kalteng telah merancang peta jalan pengendalian inflasi untuk jangka menengah, yakni periode 2025–2027. Namun, penyempurnaan terus dilakukan dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar strategi yang dihasilkan benar-benar aplikatif di lapangan,” jelasnya.
Dari sisi data, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Kalimantan Tengah pada Juni 2025 tercatat mengalami kenaikan sebesar 0,32 persen secara bulanan (mtm) dan 1,06 persen secara tahunan (yoy). Ini menunjukkan tren peningkatan dibanding bulan Mei 2025 yang mencatatkan deflasi sebesar 0,53 persen (mtm) dan inflasi tahunan sebesar 0,46 persen (yoy).
Lonjakan harga disumbang oleh beberapa komoditas strategis seperti bawang merah, tiket pesawat, ikan peda, cabai rawit, dan rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM). Namun demikian, inflasi lebih tinggi berhasil diredam oleh penurunan harga sejumlah bahan pokok seperti beras, ikan nila, bensin, ikan patin, dan ikan baung.
“Meski secara umum inflasi di Kalteng masih tergolong stabil, posisinya tetap berada di luar rentang target inflasi nasional, sehingga perlu perhatian lebih serius dari TPID,” tutupnya.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh berbagai pihak yang terlibat langsung dalam pengendalian harga di daerah, antara lain Kepala Kanwil Perum Bulog Kalteng Budi Cahyanto, Deputi Bank Indonesia Andrian Pangestu, Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Kalteng M. Taufiqurrahman, serta perwakilan TPID dari kabupaten/kota se-Kalteng.(nr/sekaltengcom)
