Wagub Edy Pratowo Dorong Optimalisasi PAD, Tekankan Kemandirian Fiskal Daerah

- Publisher

Jumat, 22 Agustus 2025 - 18:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RAKOR : Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran hadiri Rakor Pemda se-Kalteng Tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (22/8/2025).(IST)

RAKOR : Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran hadiri Rakor Pemda se-Kalteng Tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (22/8/2025).(IST)

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur H. Edy Pratowo memimpin Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (Rakor Pemda) se-Kalteng di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (22/8/2025). Agenda strategis yang dibahas mencakup percepatan operasionalisasi Koperasi Merah Putih, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan sampah, pencegahan karhutla, hingga penguatan pengakuan hutan adat.

Dalam arahannya, Wagub Edy menegaskan bahwa Rakor ini menjadi wadah menyamakan langkah dan strategi seluruh daerah di Kalteng dalam memperkuat basis fiskal.

“Struktur anggaran 2025 harus lebih efisien. Karena itu, daerah wajib memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD. Potensi kita besar di sektor tambang, perkebunan, kehutanan, serta pajak daerah. Sayangnya, realisasi penerimaan masih jauh dari yang seharusnya,” tegas Edy.

Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil Rakor provinsi penghasil SDA, Kalteng berada di posisi ketiga setelah Kaltim dan Kalsel. Namun, penerimaan daerah masih belum sebanding dengan besarnya PNBP yang ditarik pemerintah pusat.

“Pak Gubernur menegaskan mulai 2026, pembangunan akan difokuskan pada penguatan PAD, dengan dukungan anggaran Rp100–150 miliar per kabupaten/kota dan bantuan desa Rp250–500 juta. Ini perlu disinergikan agar Kalteng bisa lebih mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada pusat,” lanjutnya.

Baca Juga :  Tarif Listrik Diskon 50 Persen Kembali Diberlakukan pada Juni-Juli 2025, Namun Ada Ketentuan Baru

Sementara itu, Plt. Sekda Kalteng, Leonard S. Ampung, melaporkan bahwa Rancangan APBN 2026 semakin memperlihatkan dominasi fiskal pusat. Belanja pemerintah pusat naik 16,1%, sementara Dana Transfer ke Daerah justru turun 29,3%.

“Menambah pajak dan retribusi secara agresif bukan solusi. Justru bisa kontraproduktif. Solusinya ada pada intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Pemerintah kabupaten/kota harus aktif menggali potensi pajak daerah, terutama kendaraan bermotor, serta mendorong kinerja BUMD agar memberikan kontribusi signifikan,” jelas Leonard.

Rakor ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Bupati/Wali Kota se-Kalteng, pimpinan OPD, serta para Asisten dan Staf Ahli Gubernur. (nr/sekaltengcom)

Berita Terkait

Gubernur Kalteng Salurkan 4.000 Paket Sembako Untuk Aparatur di Lingkungan Pemprov
Perubahan APBD Lamandau 2026 Disepakati, Belanja Daerah Tembus Rp881,48 Miliar
Agustiar Sabran Turun Langsung Salurkan Bansos Huma Betang ke Warga Sei Gohong
Kemarau Melanda, Pemkab Lamandau Percepat Distribusi Air Bersih ke Warga
Agustiar Sabran Turun ke Jalan, Bagikan Masker dan Vitamin kepada Warga
Bupati Lamandau Dorong KKN UIN Palangka Raya Berlanjut ke Desa Terpencil
Bupati Lamandau Desak Kebijakan Khusus Atasi Kelangkaan BBM
BPBD Lamandau Perkuat Penanganan Karhutla, 15 Hotspot Terdeteks
Berita ini 39 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 17 September 2026 - 19:39 WIB

Gubernur Kalteng Salurkan 4.000 Paket Sembako Untuk Aparatur di Lingkungan Pemprov

Rabu, 16 September 2026 - 19:37 WIB

Perubahan APBD Lamandau 2026 Disepakati, Belanja Daerah Tembus Rp881,48 Miliar

Selasa, 15 September 2026 - 19:41 WIB

Agustiar Sabran Turun Langsung Salurkan Bansos Huma Betang ke Warga Sei Gohong

Senin, 14 September 2026 - 19:35 WIB

Kemarau Melanda, Pemkab Lamandau Percepat Distribusi Air Bersih ke Warga

Jumat, 28 Agustus 2026 - 19:50 WIB

Bupati Lamandau Dorong KKN UIN Palangka Raya Berlanjut ke Desa Terpencil

Berita Terbaru