BALIKPAPAN – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, menegaskan pentingnya keadilan fiskal bagi daerah penghasil sumber daya alam (SDA), dalam Rapat Koordinasi Gubernur se-Indonesia yang digelar di Hotel Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (9/7/2025).
Pertemuan yang mengangkat tema “Sinergi Daerah Penghasil SDA untuk Optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pertambangan dan Kehutanan” itu dihadiri 12 kepala daerah atau wakilnya. Mereka berasal dari provinsi-provinsi penghasil seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Sulawesi Utara, hingga Maluku Utara.
Forum strategis ini dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang sekaligus menjadi tuan rumah. Dalam sambutannya, Rudy menyerukan pentingnya konsolidasi antar daerah penghasil agar pemerintah pusat tidak lagi mengabaikan peran vital daerah dalam menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), khususnya dari sektor tambang, hutan, dan perkebunan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wagub Kalteng, Edy Pratowo, menyampaikan keprihatinan atas masih minimnya alokasi DBH yang diterima daerah, meskipun kontribusi mereka terhadap PNBP sangat besar. Ia mengungkapkan bahwa Kalimantan Tengah bahkan masih memiliki tunggakan DBH yang belum dibayarkan pemerintah pusat.
“Masih ada kekurangan bayar DBH tahun 2023 senilai sekitar Rp625 miliar. Belum lagi hasil rekonsiliasi 2024 yang belum masuk kas daerah, lebih dari Rp300 miliar. Jika semuanya dibayarkan, potensi DBH kita bisa tembus Rp1 triliun,” jelas Edy.
Ia menegaskan bahwa keadilan pembagian DBH tidak hanya menyangkut angka, tetapi juga berkaitan langsung dengan percepatan pembangunan daerah. Menurutnya, dana tersebut sangat dibutuhkan untuk menuntaskan berbagai program prioritas, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, hingga penanggulangan kemiskinan.
“Sudah saatnya pemerintah pusat berlaku adil. Daerah penghasil jangan hanya dijadikan lumbung, tapi tidak diberi porsi yang layak untuk membangun,” ujarnya tegas.
Rapat koordinasi ini menghasilkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam berita acara, ditandatangani oleh seluruh peserta termasuk Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud. Kegiatan ditutup dengan foto bersama sebagai simbol komitmen kolektif dalam memperjuangkan hak-hak fiskal daerah penghasil SDA. (nr/sekaltengcom/diskominfosantik)
