JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, kembali menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah (Pemda) dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok guna menekan inflasi. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Senin (28/4), Tomsi menyoroti rendahnya partisipasi daerah dalam melakukan pemantauan langsung ke pasar.
Berdasarkan data dari Inspektorat Jenderal Kemendagri per April 2025, baru 44 kabupaten/kota yang tercatat melakukan inspeksi langsung ke pasar. Tomsi mengimbau daerah yang belum terdata untuk segera memberikan klarifikasi, sekaligus meningkatkan aksi nyata dalam mengontrol harga bahan pokok di lapangan.
“Baru segelintir Pemda yang benar-benar terjun ke pasar untuk memantau harga. Padahal ini langkah krusial agar bisa segera merespons fluktuasi harga,” ujar Tomsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga mengungkapkan bahwa hanya 10 daerah yang telah menjalin kerja sama langsung dengan daerah penghasil komoditas guna menjaga kelancaran pasokan pangan. Sebagian besar lainnya masih terjebak dalam rapat koordinasi tanpa langkah konkret.
Selain itu, program pencanangan gerakan menanam baru digalakkan oleh 30 daerah. Meski dinilai sebagai sinyal positif, Tomsi menilai upaya tersebut masih perlu didorong lebih luas dan intensif sebagai strategi jangka menengah mengatasi gejolak harga.
“Kita butuh lebih dari sekadar niat. Perlu tindakan nyata, sinergi antarwilayah, serta konsistensi dalam pemantauan di lapangan. Ini bagian dari pelayanan publik yang harus dioptimalkan,” tegasnya.
Dalam rakor tersebut, Tomsi juga berdiskusi langsung dengan beberapa kepala daerah yang wilayahnya mengalami lonjakan harga komoditas di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia menyarankan agar pemerintah daerah rutin memonitor pasar, menggencarkan operasi pasar murah, dan mempererat kerja sama distribusi dengan daerah sentra produksi.
Forum yang bertujuan menyelaraskan strategi pengendalian inflasi ini turut dihadiri oleh pejabat lintas sektor, seperti Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, serta Plt. Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan KSP Edy Priyono.
Selain itu, hadir pula perwakilan dari Kemendag, Bulog, Satgas Pangan Polri, Kejaksaan Agung, TNI, serta sejumlah kepala daerah dan Forkopimda secara daring dari berbagai penjuru Indonesia. Forum ini menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. (nr/sekaltengcom)
