PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mencermati dinamika ekonomi dan sosial daerah melalui pemaparan data terkini dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalteng dalam konferensi pers resmi yang digelar, Senin (5/5), di Ruang Vicon Lantai II Kantor BPS. Hadir mewakili pemerintah daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Kalteng, Sri Widanarni, yang turut memberikan tanggapan atas kondisi ekonomi, ketenagakerjaan, dan indeks ketimpangan gender di provinsi ini.
Kepala BPS Kalteng Agnes Widiastuti memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah pada triwulan I-2025 mengalami kenaikan 4,04 persen secara tahunan (year-on-year) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun secara kuartalan (q-to-q), terjadi kontraksi sebesar 6,57 persen dibandingkan dengan triwulan IV-2024.
“Pertumbuhan paling signifikan secara tahunan terjadi pada sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial sebesar 17,98 persen. Sementara secara triwulanan, industri pengolahan mencatatkan pertumbuhan tertinggi yakni 6,66 persen,” jelas Agnes.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Tengah masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, diikuti oleh industri pengolahan, perdagangan, serta pertambangan dan penggalian. Sementara dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa menjadi komponen terbesar dengan kontribusi mencapai 59,03 persen.
Dalam lingkup regional Kalimantan, Kalteng menempati urutan keempat dengan kontribusi terhadap perekonomian regional sebesar 12,52 persen, masih di bawah Kalimantan Timur yang mendominasi hampir 47 persen.
Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025 menunjukkan peningkatan partisipasi angkatan kerja sebesar 2,07 persen poin dibanding tahun sebelumnya, dengan total 1,498 juta orang tercatat dalam angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun menjadi 3,47 persen, menjadikan Kalteng sebagai provinsi dengan TPT terendah di Kalimantan.
“Meski demikian pihaknya menyoroti bahwa hampir setengah penduduk bekerja di sektor informal, Sementara Pekerja formal hanya sekitar 48,11 persen, menurun dari tahun sebelumnya. Artinya, perlindungan sosial dan ketenagakerjaan masih menjadi PR besar,” ujarnya.
Dalam laporan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tahun 2024, Kalteng mencatat skor 0,549, naik dari 0,541 di tahun 2023. Agnes menggarisbawahi bahwa peningkatan ini mencerminkan adanya penurunan capaian dalam dimensi pemberdayaan, khususnya dari segi pendidikan dan representasi politik perempuan.
Proporsi perempuan dengan pendidikan SMA ke atas mengalami penurunan, sementara dominasi laki-laki di lembaga legislatif meningkat signifikan menjadi 80 persen. Meski secara historis tren IKG Kalteng mengalami perbaikan sejak 2018, ketimpangan tetap menjadi isu prioritas.
“Ada delapan kabupaten/kota yang menunjukkan perbaikan IKG, termasuk Palangka Raya dan Lamandau. Namun enam daerah lainnya justru mengalami peningkatan ketimpangan, dengan Murung Raya menjadi yang tertinggi,” terang Agnes.
Dalam kesempatan yang sama, Sri Widanarni menyampaikan bahwa Pemprov Kalteng akan menyesuaikan arah kebijakan dengan mendorong hilirisasi sektor unggulan seperti pertambangan, khususnya batubara, guna menciptakan nilai tambah lokal dan memperluas kesempatan kerja.
“Sudah saatnya ekspor dilakukan langsung dari daerah. Kalau bisa diproses di sini, maka kita tak hanya kirim bahan mentah tapi juga membangun ekonomi daerah dari dalam,” tegasnya.
Sri juga menegaskan bahwa upaya meningkatkan kesetaraan gender akan terus dilakukan melalui penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan perempuan di sektor formal dan politik.
“Kami ingin memastikan pembangunan Kalteng tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga inklusif dan merata bagi semua kelompok masyarakat,” pungkasnya.
Acara ini turut dihadiri jajaran perangkat daerah, perwakilan BPS, serta insan pers dari berbagai media lokal dan nasional. (nr/sekaltengcom)
