PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus memperkuat sistem penanggulangan bencana melalui penyusunan kebijakan berbasis data dan kajian ilmiah. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menggelar Sosialisasi Kajian Risiko Bencana dan Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2026 di Aula Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (1/7/2026).
Kegiatan dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam sambutan yang dibacakannya, Yuas menyampaikan apresiasi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atas dukungan yang diberikan sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana. Menurutnya, penyusunan Kajian Risiko Bencana bukan hanya sebatas memenuhi kewajiban administratif, tetapi menjadi fondasi penting dalam membangun daerah yang lebih tangguh dan siap menghadapi berbagai potensi bencana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kegiatan ini memiliki arti yang sangat penting sebagai bagian dari upaya memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, khususnya di Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Ia menegaskan, penanggulangan bencana merupakan salah satu urusan pemerintahan yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota agar setiap program mitigasi dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran.
Lebih lanjut, Yuas menjelaskan bahwa hasil Kajian Risiko Bencana dan perhitungan Indeks Ketahanan Daerah akan menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih adaptif terhadap ancaman bencana. Kajian tersebut mencakup pemetaan potensi ancaman, tingkat kerentanan wilayah, kapasitas daerah, hingga strategi peningkatan kesiapsiagaan.
“Kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai ancaman, kerentanan, kapasitas, dan ketahanan daerah sehingga menjadi dasar dalam memperkuat kelembagaan serta mewujudkan Kalimantan Tengah yang semakin tangguh menghadapi bencana,” katanya.
Sosialisasi yang berlangsung selama dua hari, 1–2 Juli 2026, diikuti sekitar 66 peserta yang berasal dari BPBD provinsi dan kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah, akademisi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga instansi vertikal.
Kegiatan ini juga menghadirkan Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB, Udrekh, yang mengikuti jalannya acara secara virtual. Sementara itu, narasumber Franta Eveline dari Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB memaparkan materi mengenai penyusunan Kajian Risiko Bencana serta metode perhitungan Indeks Ketahanan Daerah.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Kalimantan Tengah berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman dan persepsi yang sama dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Dengan demikian, kesiapsiagaan daerah terhadap berbagai potensi bencana di masa mendatang dapat terus ditingkatkan.(nr)
