NANGA BULIK – Pemerintah Kabupaten Lamandau mulai mengunci arah kebijakan anggaran tahun 2026 dengan memperkuat kualitas perencanaan. Langkah ini ditandai dengan dibukanya entry meeting evaluasi perencanaan dan penganggaran bersama Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Tengah.
Kegiatan yang digelar di Aula Bappedalitbang Lamandau, Rabu (22/4/2026), dihadiri para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta tim pengawasan BPKP yang turut bergabung secara daring.
Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, menegaskan bahwa keterlibatan BPKP menjadi elemen penting untuk memastikan proses perencanaan berjalan tepat sasaran, transparan, dan sesuai aturan. Ia menilai evaluasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi langkah strategis untuk menjaga kualitas dokumen perencanaan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini momentum untuk menyamakan persepsi. Dokumen perencanaan harus benar-benar akuntabel dan menjadi pijakan kuat dalam penyusunan APBD,” tegasnya.
Dalam evaluasi tahun ini, pemerintah daerah memfokuskan perhatian pada lima sektor prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat, yakni pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan penanganan stunting. Kelima sektor tersebut disebut sebagai fondasi utama pembangunan yang harus berjalan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, forum ini juga menjadi ruang sinkronisasi antara rencana kerja tahunan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Bupati berharap, penyelarasan ini mampu mempertajam arah pembangunan agar lebih fokus, terukur, dan berdampak nyata.
“Kita tidak ingin pembangunan hanya berjalan biasa. Harus ada keunggulan, kesejahteraan, dan keadilan yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Di akhir arahannya, Rizky memberikan penegasan kepada seluruh OPD untuk bersikap terbuka dan kooperatif selama proses evaluasi berlangsung. Ia menekankan pentingnya kesiapan data yang cepat dan akurat guna mendukung kelancaran kerja tim evaluator.
“Seluruh perangkat daerah wajib mendukung penuh. Data harus disiapkan dengan baik agar hasil evaluasi benar-benar memberikan rekomendasi yang berkualitas,” tandasnya.
Dengan kolaborasi yang diperkuat bersama BPKP, Pemkab Lamandau optimistis mampu menciptakan tata kelola keuangan yang lebih bersih sekaligus mempercepat pembangunan daerah secara menyeluruh. (nr)
