KOTAWARINGIN TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengedepankan pemanfaatan bahan pangan lokal sebagai solusi strategis dalam menanggulangi permasalahan stunting. Alih-alih bergantung pada makanan instan atau bantuan industri, program ini fokus pada konsumsi bahan alami yang mudah diperoleh di sekitar lingkungan masyarakat, seperti sayur-mayur, ikan segar, telur, serta buah-buahan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kotim, Umar Kaderi, mengungkapkan bahwa pendekatan ini merupakan bentuk inovasi dalam menyiasati keterbatasan dana.
“Dengan keterbatasan anggaran, kami justru melihat potensi besar dari kearifan lokal. Pangan dari kebun dan dapur warga memiliki nilai gizi tinggi, lebih sehat, dan bisa diandalkan dalam jangka panjang,” ujarnya, Rabu (21/5).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Pelaksanaan program ini mengandalkan kolaborasi lintas sektor. Selain dukungan pemerintah daerah, sejumlah perusahaan turut berpartisipasi lewat program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), termasuk dukungan dari perbankan seperti Bank BRI. Masyarakat, khususnya para kader dan ibu-ibu di desa, ikut ambil bagian dengan menyiapkan menu sehat yang langsung diberikan kepada anak-anak berisiko stunting.
Salah satu program unggulan adalah Program Konsumsi Makanan Khusus (PKMK), yang bertujuan mendorong pergeseran pola konsumsi masyarakat menuju makanan alami dan bergizi yang bersumber dari lingkungan sekitar.
“Kita tidak hanya bicara tentang bantuan pangan, tetapi tentang membentuk kebiasaan baru dalam keluarga: makan sehat, murah, dan mudah dijangkau,” jelas Umar.
Langkah ini membuahkan hasil positif. Berdasarkan data terakhir, prevalensi stunting di Kotim berhasil ditekan dari angka 48,8 persen menjadi 35,5 persen pada tahun 2023. Pemerintah optimistis angka tersebut dapat terus menurun, bahkan ditargetkan turun di bawah 20 persen pada tahun 2024.
“Jika target itu tercapai, artinya kesadaran dan partisipasi masyarakat benar-benar menjadi kunci utama keberhasilan, bukan semata program pemerintah,” tutupnya. (nr/sekaltengcom)








