PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali menegaskan keseriusannya dalam memerangi stunting demi mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Komitmen ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Stunting dan Program Bangga Kencana yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (12/8/2025).
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menegaskan bahwa stunting adalah isu krusial yang menyentuh masa depan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Menurutnya, dampak stunting tidak hanya terbatas pada pertumbuhan fisik, tetapi juga memengaruhi aspek kesehatan, kecerdasan, hingga produktivitas generasi mendatang.
“Stunting bukan persoalan sepele. Ia merembet ke seluruh sendi kehidupan anak. Karena itu, penanganannya harus menyeluruh dan berkelanjutan,” ujarnya saat membuka Rakor.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Edy mengapresiasi kerja keras para Bupati/Wali Kota, Ketua TP PKK, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) provinsi hingga kabupaten/kota, serta seluruh mitra terkait yang berhasil menurunkan angka stunting Kalteng secara konsisten.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kalteng pada 2024 tercatat 22,1 persen, turun dari 23,5 persen pada 2023. Meski tren ini positif, Edy mengingatkan agar semua pihak tidak terlena. Target 2025 dipatok lebih ambisius, yakni 20,6 persen.
“Kita harus bergerak serentak dan memanfaatkan semua sumber daya, termasuk Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK BOKB), agar target ini tercapai,” tegasnya.
Ia menekankan, Rakor ini bukan hanya seremonial, melainkan harus diterjemahkan menjadi aksi nyata di lapangan. “Kita tidak boleh setengah hati. Ini menyangkut masa depan anak-anak dan bangsa,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Kalteng, Sunarto, memaparkan bahwa berbagai indikator pembangunan keluarga di Kalteng menunjukkan capaian yang menggembirakan. Total Fertility Rate (TFR), prevalensi penggunaan kontrasepsi modern, angka kelahiran remaja, Indeks Pembangunan Keluarga, dan usia kawin pertama perempuan sudah melampaui target nasional.
Peningkatan penggunaan kontrasepsi modern oleh pasangan usia subur, lanjut Sunarto, tidak lepas dari peran aktif Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan kader KB di desa. Namun, ia mengakui tantangan masih ada, khususnya tingginya unmet need atau kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi, yang saat ini berada di angka 11,1 persen, lebih tinggi dari target 7,4 persen.
Selain itu, sedang berlangsung Pemutakhiran Pendataan Keluarga (22 Juli–21 Agustus 2025) dengan capaian sementara 13,80 persen. Tujuh daerah, termasuk Kota Palangka Raya, juga akan menjadi lokus survei Modul Kesulitan Fungsional pada Anak (CFM) yang dijadwalkan September 2025.
Sebagai wujud konkret, Rakor turut diwarnai penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), penyerahan Surat Keputusan Genting secara simbolis, serta distribusi Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG) kepada Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) se-Kalteng.
Acara ini dihadiri oleh Ketua TP PKK Kalteng Aisyah Thisia Agustiar Sabran, Plt. Sekda Leonard S. Ampung, seluruh Bupati/Wali Kota se-Kalteng, dan jajaran kepala perangkat daerah terkait. (nr/sekaltengcom)
